Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagaimana juga dilansir beberapa media massa nasional, memerintahkan agar pelaku perusakan lingkungan yang menyebabkan bencana alam, seperti banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Garut - Jawa Barat, segera ditindak tegas.

“Penegakan hukum, ini yang paling penting. Karena tanpa ini, hutan, vegetasi, dan pohon akan terus digunduli. Saya perintahkan tindakan hukum dari Kapolri untuk para perusak lingkungan yang menyebabkan banjir bandang seperti yang terjadi di Garut ini. Tidak hanya di sini, saya kira di seluruh tanah air,” kata Presiden, seusai meninjau Rumah Sakit Umum Dokter Slamet di Kabupaten Garut, (29/9).

Read more ...

Secara simultan dan kontinyu, tiga Panitia Khusus (Pansus) Dewan Sumber Daya Air Nasonal (Dewan SDA Nasional) mengadakan rapat-rapat pembahasan isu-isu strategis nasional terkait pengelolaan SDA. Mulai bulan Oktober hingga Desember 2015. Terakhir rapat pembahasan untuk perumusan antar Pansus dalam bentuk konsinyasi penyiapan rekomendasi Dewan SDA Nasional dilaksanakan di Kota Hujan, Bogor (21-23/12).

Read more ...

Kondisi Waduk Jatiluhur sudah kritis, sehingga frekuensi pengontrolan bendungan perlu lebih ditingkatkan dengan ketelitian sanagat tinggi. Hal ini diungkapkan Kepala Devisi Pengelolaan Air IV, Ir. Mario Mora Pangestu, saat kunjungan lapangan anggota Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional ke beberapa lokasi pengelolaan air di Jawa Barat pada 28-30 Oktober lalu.

Read more ...

Sebanyak 17 orang anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional) melaksanakan rapat konsiyasi untuk mempersiapkan dan mengimplementasikan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya, di Kota Bogor – Jawa Barat (6-9/10).

Rapat konsiyasi Tim Kecil yang dibuka oleh Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional, Dr. Ir. Untung Budi Santosa, M.Sc tersebut membahas 5 (lima) agenda yang telah disepakati bersama sesuai dengan kondisi kekinian yang ada.

Kelima agenda yang dibahas tersebut antara lain, penyusunan konsep instrumen koordinasi Kementerian/Lembaga, persiapan lokakarya koordinasi dan konsultasi kebijakan Dewan SDA Nasional dengan Dewan SDA Provinsi, dan penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi tindaklanjut rekomendasi Dewan SDA Nasional tahun 2014.

Read more ...


Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI, hari rabu tanggal delapan belas bulan Februari, tahun dua ribu lima belas bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Read more ...

Kebijakan PSDA Nasional

Counter Pengunjung

Hari ini393
Kemarin450
Minggu ini843
Bulan ini2383
Total236942

Situs Terkait

Webmail

Iklan Layanan Masyarakat