Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI, hari rabu tanggal delapan belas bulan Februari, tahun dua ribu lima belas bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya ...

Pada minggu ketiga bulan Oktober 2014, sebanyak 45 peserta menghadiri acara Rapat Koordinasi Pemilihan Strategi Pola Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) untuk dua wilayah sungai di Provinsi Banten, yang diselenggarakan di Kota Serang - Banten (21-22/10).

Acara yang difasilitasi Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman - Provinsi Banten ini bertujuan untuk membahas dan memilih strategi dari beberapa alternatif yang ada pada rancangan Pola PSDA untuk dua wilayah sungai, yaitu Wilayah Sungai (WS) Ciliman-Cibungur dan WS Cibaliung-Cisawarna yang merupakan wewenang Provinsi Banten.

Selanjutnya ...

Meskipun potensi total tahunan Sumber Daya Air (SDA) di Indonesia masih berlimpah, akan tetapi ditengarai banyak permasalahan yang akan terjadi, baik yang terkait dengan distribusi yang tidak merata bila ditinjau dari letak geografis setiap pulau, maupun dari segi distribusi curah hujan bulanan, hingga permasalahan ketidaksiapan dalam mengantisipasi dinamika kependudukan dan pembangunan yang terus meningkat serta siklus air musiman yang tidak menentu, sebagai dampak dari perubahan iklim global yang tentunya akan menghadapkan kita pada situasi krisis sumber daya air, baik yang terjadi saat ini maupun di waktu mendatang.

Selanjutnya ...

Sebagai ajang pertemuan antar pengelola Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) yang telah terbentuk di seluruh Indonesia, Rapat Koordinasi (Rakor) telah dilaksanakan di Kota Solo - Jawa Tengah (8-10/10).

Dengan di fasilitasi Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional) rakor tersebut mengundang Sekretariat TKPSA WS yang berada di 37 Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai (BBWS/BWS) dan Balai PSDA - Dinas PSDA/PU.

Selanjutnya ...

Sesuai dengan amanat UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Perpres 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air, Dewan Sumber Daya Air (SDA) untuk tingkat nasional dan provinsi wajib dibentuk. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Oleh karena amanat tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan telah membentuk Dewan SDA Provinsi (DSDAP) Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/0106/KUM/2014, tertanggal 6 Maret 2014, dengan anggota sebanyak 29 orang.

Selanjutnya ...

Kebijakan PSDA Nasional

Counter Pengunjung

Hari ini456
Kemarin497
Minggu ini953
Bulan ini456
Total34358

Situs Terkait

Webmail

Iklan Layanan Masyarakat