Kondisi secara umum yang terjadi di Indonesia air permukaan yang terdapat di sungai, danau dan waduk kualitasnya kian memburuk. Hal ini tentu menjadi kendala yang besar terhadap pemenuhan kebutuhan air baku yang semakin meningkat.

Demikian sambutan Gubernur Sulawesi Selatan yang dibacakan Kepala Dinas Pengelolaan Sumbaer Daya Air (PSDA) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Ir. Soeprapto, Dipl. HE saat membuka acara Diseminasi Rancangan Kebijakan Nasional (Jaknas) SDA, di Kota Makasar – Provinsi Sulawesi Selatan (5/8).

Menurut Gubernur, sebagai akibatnya penduduk kota dan para pelaku industri mengalihkan perhatiannya pada penggunaan air tanah guna memenuhi kebutuhan air bersih. Padahal kemampuan peresapan air juga semakin berkurang, karena perubahan penggunaan lahan.

“Pengambilan air tanah secara berlebihan akan menambah masalah lingkungan berupa penurunan muka air tanah, sehingga tingkat kerentanan kawasan terhadap banjir dan kekeringan semakin mencemaskan,” katanya.

Prihatin

Gubenrnur Sulsel menyatakan, bahwa begitu banyak perubahan kondisi sumber daya alam khususnya SDA yang kian membuat kita semua merasa prihatin. Kerugian dan kerusakan lingkungan baik yang diakibatkan kekeringan maupun banjir datang silih berganti bahkan beberapa kawasan lain yang semula jarang atau tidak mengalaminya, sekarang banjir dan kekeringan seolah telah berubah menjadi peristiwa rutin.

“Semua fenomena tersebut tidak selalu disebabkan oleh faktor yang bersifat alami saja, tetapi lebih banyak disebabkan oleh perilaku kita yang acapkali lalai atau semena-mena dalam mendaya-gunakan hutan, lahan dan air serta sumber daya alam lainnya,” ungkapnya.

Pembalakan liar, konversi lahan, pada kawasan konservasi, kebakaran hutan, pembuangan tak terkendali limbah perkotaan dan industri, dan kurangnya pengendalian dalam pemanfaatan ruang merupakan contoh perilaku yang harus dikoreksi.

“Tanpa ada kepedulian dan keterlibatan kita semua terhadap upaya pelestarian SDA, maka krisis air akan menjadi keniscayaan. Krisis yang timbul baik karena air yang berlebihan ataupun kelangkaan air dapat menimbulkan dampak yang memilukan,” tutur Gubernur Sulsel.

Air yang berlebihan dan kelangkaan air dapat pula menjadi pemicu munculnya berbagai wabah penyakit yang mematikan. Krisis air juga merupakan penyebab kemiskinan dan keterbelakangan. Krisis air dapat juga memicu terjadinya ketegangan antar individu, antar kelompok dan antar daerah.

Di wilayah Sungai Jeneberang – Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, ada beberapa fenomena yang cukup mengkhawatirkan, tetapi hingga saat ini kurang begitu mendapat perhatian sehingga fenomena tersebut seolah-olah berjalan normal-normal saja.

Suatu ketika fenomena tersebut boleh jadi akan muncul sebagai permasalahan yang berat dan semakin sulit pemecahannya. Fenomena dimaksud misalnya, penurunan kualitas air sungai Jeneberang yang setiap hari menjadi sumber air baku bagi penduduk Kota Makasar dan ibukota Kabupaten Gowa, permukiman yang semakin menjepit sungai dan dampak penambangan bahan galian golongan C di sepanjang Sungai Jeneberang.

Selain itu, perlu dilaksanakan pengaturan alokasi air sungai Bialo di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bulukumba serta Pola Operasi Waduk Bili-Bili terkait dengan musim kemarau dan ketika menghadapi banjir.

“Alhamdulillah, tanda-tanda mengenai kondisi SDA yang kian mengkhawatirkan ini telah dapat ditengarai dan kini kita telah memiliki rumusan kebijakan nasional (Jaknas) yang akan memandu kita semua untuk meningkatkan kondisi SDA dan mempertahankannya guna kelangsungan pertumbuhan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat saat ini dan masa depan,” kata Gubernur.

Namun demikian, rumusan kebijakan dan strategi pengelolaan SDA di tingkat nasional ini, tentunya perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam rumusan kebijakan provinsi dengan tetap memerhatikan kepentingan provinsi tetangganya berdasarkan prinsip kemitraan pembangunan guna menciptakan pemenuhan kebutuhan secara efektif dan kelestarian lingkungan.

Arahan Nasional

Menurut Gubernur Sulsel, Jaknas SDA merupakan arahan nasional untuk merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pengelolaan SDA dalam jangka panjang, yaitu periode 2010 – 2030.

“Beberapa hal yang akan didiskusikan pada pertemuan ini, selain akan menjadi acuan bagi para Menteri dalam menetapkan kebijakan sektoral sesuai dengan bidang tugasnya, juga menjadi acuan bagi para Gubernur dalam penyusunan kebijakan pengelolaan SDA pada tingkat provinsi,” ujarnya.

Di Provinsi Sulawesi Selatan, menurut Gubernur, permasalahan dalam pengelolaan SDA adalah peningkatan alih fungsi lahan yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi sehingga menyebabkan terjadinya banjir, tanah longsor, kekeringan yang berdampak pada mengecilnya resapan air tanah.

Selain itu, terjadi kerusakan daerah aliran air sungai dimana debit maksimum makin besar dan debit minimum makin kecil, sehingga perbandingannya cenderung bertambah besar. Bila musim hujan akan terjadi banjir dan bila musim kemarau terjadi kekeringan.

Ditambah lagi angkutan sedimen yang semakin besar sehingga menyebabkan pendangkalan pada waduk dan sungai yang ada di Wilayah Sungai Pompengan dan Sungai Jeneberang.

Berdasarkan data neraca air permukaan dan air tanah di Sulawesi Selatan, ketersediaan air baku 43.620 juta m3. Sementara kebutuhan air yang terdiri dari domestik, pertanian dan industri telah terpenuhi 18 % dari ketersediaan air di Sulawesi Selatan, sedangkan sisanya masih kembali ke air laut yang belum termanfaatkan secara optimal.
“Dengan kondisi seperti ini, Sulawesi Selatan sebagai lumbung Pangan Nasional telah memberikan kontribusi Pangan yang cukup signifikan terhadap produksi nasional diantaranya padi. Sulawesi Selatan punya stok rata-rata sekitar 7.433.635 ton/tahun. Kondisi ini perlu dipertahankan karena sektor pertanian dihadapkan pada permasalahan terbatasnya sumberdaya lahan,” ungkap Gubernur Sulsel.

Air Untuk Semua

Sementara itu dalam sambutan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) selaku Sekretaris Dewan SDA Nasional yang dibacakan Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional, Ir. Imam Anshori, MT, menyatakan bahwa air adalah sumber kehidupan, tiada kehidupan yang tidak membutuhkan air. Air untuk semua, semua membutuhkan air.

“Bertolak belakang dari pemikiran tersebut, jarang yang menyadari betapa esensialnya air, air untuk semua, sehingga tidaklah berkelebihan bahwa seharusnya semua untuk air, agar kehidupan ini tetap terjaga dan berkelanjutan,” katanya.

SDA selain sebagai penopang sistem kehidupan, menurut Sekretaris Dewan SDA Nasional, juga sebagai modal pembangunan. Hasil pembangunan sumber daya alam, termasuk sumber daya air, baik sebagai bahan mentah, maupun sebagai penunjang proses produksi telah mampu menyumbang 24,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyentuh angka 48 persen terhadap penyerapan tenaga kerja.

“Hal yang harus kita sadari, bahwa pembangunan ekonomi sampai saat ini, meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan, agaknya masih jauh dari cita-citanya untuk mewujudkan perekonomian yang tangguh dan menyejahterakan kehidupan seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Oleh karena itu, Sekretaris Dewam SDA Nasional mengatakan, bahwa tantangan besar kemajuan perekonomian 20 tahun mendatang adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan, sekaligus mengurangi ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain yang lebih maju.

“Tanpa adanya sumber daya alam yang terjaga, termasuk air, yang cukup dan aman, maka tantangan tersebut akan semakin sulit dihadapi. Bahkan, pengelolaan sumber daya alam masih sering mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup,” ulasnya.

Lebih lanjut Sekretaris Dewan SDA Nasional menyatakan, bahwa di dalam naskah Jaknas SDA ini terdapat juga beberapa rumusan kebijakan dan strategi dalam menghadapi dampak perubahan iklim global yang perlu diwaspadai.

Hasil kajian yang baru saja dipublikasikan oleh Bappenas dengan kemasan berjudul ICCSR (Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap) Maret 2010, antara lain mengatakan bahwa perubahan iklim global akan mempengaruhi profil tingkat kerentanan di berbagai wilayah khususnya daerah asal para peserta desiminasi.

Misalnya saja, wilayah Kalimantan umumnya memiliki kerentanan yang rendah hingga sangat rendah terhadap semua jenis bahaya perubahan iklim, kecuali di daerah ibu kota provinsi dan kawasan terbatas di selatan-timur dengan tingkat kerentanan sedang hingga tinggi.

Wilayah Maluku umumnya memiliki kerentanan yang rendah hingga sangat rendah atau tidak rentan terhadap semua jenis bahaya perubahan iklim, kecuali di beberapa daerah di Kota Ambon dan sekitarnya, P.Buru dan P. Seram.

Wilayah Sulawesi : ibu kota provinsi dan sekitarnya, khususnya di Sulsel, Sulut, dan kawasan Sulsel memiliki tingkat kerentanan sedang hingga tinggi terhadap semua jenis bahaya perubahan iklim, kecuali bagian tengah-timur memiliki tingkat kerentanan sedang hingga rendah.

Kajian tersebut, menurut Sekretaris Dewan SDA Nasional, tidak semestinya membuat kita menjadi pesimistis tetapi sebaliknya menjadi peringatan untuk mengugah kita semua untuk segera bangkit merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya air di setiap provinsi para hadirin sekalian.

“Kami mengharapkan semua peserta dapat mengikuti paparan yang akan disampaikan oleh para anggota Dewan SDA Nasional dengan sungguh-sungguh, sehingga pada gilirannya nanti dapat merumuskan kebijakan di propinsi masing-masing. Akan jelas langkah-langkah ke depan yang harus diambil demi keberlanjutan fungsi SDA untuk kehidupan dan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang,” tegas Sekretaris DEwan SDA Nasional.**

Kebijakan PSDA Nasional

Counter Pengunjung

Hari ini380
Kemarin467
Minggu ini3079
Bulan ini11813
Total376663

Situs Terkait

Webmail

Iklan Layanan Masyarakat