Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 581/KPTS/M/2010 tentang pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilyah Sungai Batanghari, telah dikukuhkan oleh Direktur BPSDA, Ditjen Sumber Daya Air, DR. Ir. Djaya Murni Warga Dalam, Dipl. HE, M.Sc, atasnama menteri Pekerjaan Umum, pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010, mengukuhkan anggota (TKPSDA) di Propinsi Jambi.

Wilayah Sungai Batanghari adalah Wilayah Sungai Lintas Propinsi terbesar di Pulau Sumatera, terdiri atas 6 DAS, 29 Sub DAS yang meliputi 5 Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dan 9 kabupaten serta 2 kota di Provinsi Jambi dengan luas 52.370 km2. Sungai Batanghari sebagai sungai utama dengan panjang 774 km yang berhulu di bukit barisan dan bermuara di Pantai Timur Sumatera.

Dengan dikukuhkannya Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA-WS Batanghari) yang bertugas untuk membantu Menteri Pekerjaan Umum dalam koordinasi pengelolaan sumber daya air di WS Batanghari, tugas yang diemban diantaranya adalah membahas rancangan rencana Pola, Program dan kegiatan pengelolaan SDA di WS Batanghari, disamping juga membahas usulan rencana alokasi air dari setiap sumber air di wilayah sungai yang bersangkutan.

Anggota TKPSDA Jambi berjumlah 52 orang , masing-masing 26 berasal dari unsur pemerintah dan 26 orang berasal dari unsur non pemerintah. Ketua TKPSDA WS Batanghari dijabat oleh kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jambi dan Kepala Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat secara bergantian sedang Ketua Harian TKPSDA WS Batanghari dijabat oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat secara bergantian.

Dalam acara pengukuhan tersebut juga dilakukan pembekalan dengan pendalaman materi sebagai bekal para anggota TKPSDA WS Batanghari dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, materi pembekalan tentang Kebijakan Nasional SDA disampaikan langsung oleh Ir. Imam Anshori, MT narasumber dari Sekretariat Dewan SDA Nasional yang menekankan bahwa sasaran akhir dari pengelolaan SDA adalah perbaikan mutu lingkungan hidup; peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat; menjaga ketersediaan pangan nasional; penurunan jumlah orang miskin, peningkatan daya saing wilayah/kawasan dan penyediaan energi ramah lingkungan.

Disamping menjelaskan tentang 18 butir pokok-pokok kebijakan nasional SDA, ditambahkan juga bahwa kebijakan nasional SDA, kedepan dikonsentrasikan pada pelaksanaan konservasi.

Materi pembekalan juga disampaikan oleh Kabag Tatausaha Sekretraiat Dewan SDA Nasional Drs. R. Eddy Soedibyo, MM, yang menyampaikan tentang dukungan managerial terhadap tugas dan fungsi serta peran sekretariat TKPSDA, Narasumber lain adalah Nurwidayati, ST,MT Kasi Wilayah Barat, Subdit Kelembagaan yang menyampaikan tentang PP Nomor 42 tahun 2008, dan Permen PU Nomor 04/PRT/M/2008 yang difokuskan pada Tupoksi TKPSDA sebagai bekal bagi para anggota TKPSD yang akan segera mengawali sidang dengan melaksanakan agenda pembahasan Tatatertib Persidangan dan Tatacara pengambilan Keputusan TKPSDA WS Batang hari, demikian dijelaskan oleh Sekretaris TKPSDA WS Batanghari Ir. H. Husni Zen,MM.

Kebijakan PSDA Nasional

Counter Pengunjung

Hari ini72
Kemarin467
Minggu ini2771
Bulan ini11505
Total376355

Situs Terkait

Webmail

Iklan Layanan Masyarakat