Keberhasilan Indonesia dalam menyusun UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) yang disusun dengan melibatkan stakeholder yang ada, patut disyukuri. Sementara pada saat yang sama Negara Thailand yang juga menyusun UU yang sama, sampai sekarang masih belum terbentuk.

Demikian hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) selaku Sekretaris Dewan SDA Nasional, DR. Ir. Moch. Amron, M.Sc saat memberikan sambutannya pada acara Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) No. 33 tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air (Jaknas PSDA)region/wialayah timur, di Manado – Sulawesi Utara (25-27/7).

Amron menyatakan, bahwa kita mulai menyusunnya sejak reformasi pada tahun 1998 untuk merevisi UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan dan pada tahun 2004 kita telah berhasil menyusun UU SDA ini.

“Negara Malaysia pun tidak bisa menyusun UU Federalnya tentang SDA. UU-nya hanya berupa UU State Negara Bagian. Jadi ini keberhasilan bagi kita semua untuk dapat menyusun UU SDA. Hal tersebut yang patut kita syukuri,” katanya.

Demikian juga keberhasilan Indonesia, pada saat South Asia Water Forum (di dalam Water Partnership) dan di dalam Network of Asia River Basin Organization (NARBO), bahwa Indonesia juga sudah menyusun organisasi dan itu didasarkan pada Wilayah Sungai (WS).

Padahal, menurut Amron, hal ini adalah suatu hal yang sangat sulit di terima di pemerintahan suatu negara bahwa bagaimana Indonesia dapat berhasil menyusun suatu organisasi berdasarkan WS untuk mengatur dan mengelola SDA di WS yang bersangkutan.

Kekaguman

Begitu pula dengan adanya wadah koordinasi dalam bentuk Dewan SDA dan Tim Koordinasi Pengelolaan SDA Wilayah Sungai (TKPSDA-WS) di Indonesia, Amron menyampaikan, membuat kekaguman dari Pemerintah Jepang.

“Saat pertemuan tersebut dari Pemerintah Jepang yang hadir adalah Japan Water Agency yang mengatakan, bagaimana kita bisa menyusun suatu organisasi dimana yang duduk sebagai anggotanya berasal dari pemerintah dan non pemerintah. Adaasosiasi dan LSM/NGO yang mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah di dalam suatu Dewan SDA atau TKPSDA WS,” jelasnya.

Terlebih lagi, Dewan SDA Nasional telah berhasil menyusun berbagai kebijakan yang salah satunya adalah mengenai Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air (Jaknas PSDA), dimana telah ditetapkan Presiden RI dalam bentuk Perpres No. 33 tahun 2011.

“Itulah yang membuat kekaguman dari Pemerintah Jepang. Bagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia ? Karena, di Jepang NGO-nya juga bermacam macam. Bagaimana menyelekseleksinya ? Sehingga mereka berkeinginan untuk belajar ke Indonesia. Kita sebetulnya lebih demokratis, kita serahkan kepada assosiasi/LSM masing-masing untuk mewakilinya dari sisi pendayagunaan SDA, konservasi SDA, dan pengendalian daya rusak air,” sebut Amron.

Lebih lanjut Amron menyatakan, bahwa Perpres No. 33 tahun 2011 ini memberi arahan dan berkaitan erat dengan pengelolaan SDA dan berkaitan dengan kelangsungan hidup kita semua dan semua mahluk hidup lainnya.

“Sumber kehidupan tidak terlepas dari air dan menghadirkan air sedekat mugnkin pada kehidupan merupakan naluri untuk mempertahankan diri dalam konteks kelangsungan hidup. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendeklarasikan bahwa akses terhadap air bersih dan sanitasi adalah hak asasi manusia yang mendasar, dan pemenuhan hak dasar itu sangat esensial untuk kenikmatan hidup manusia secara utuh,” ujar Sekretaris Dewan SDA Nasional.

Oleh karenanya, menurut Amron, sekalipun saat ini masih belum dapat memenuhi hak dasar airnya atas air bersih terutama air minum, tetapi Indonesia telah bertekad mencatatkan diri sebagai salah satu Negara yang menyetujui deklarasi tersebut.

“Deklarasi tersebut sesuai dengan amanat Pasal 5, UU No. 7 tahun 2004 tentang SDA. Kami sering diundang di berbagai forum baik di tingkat Asia Tenggara, Asia, bahkan di tingkat Internasional. Jadi hal ini adalah suatu langkah yang lebih maju, dan mereka terkadang mengirimkan beberapa pejabatnya untuk belajar bagaimana menyusun/membentuk UU dan bahkan bertanya bagaimana bisa mencetuskan suatu perubahan UU,” ulasnya.

Terkait dengan hal tersebut, Amron menceritakan, bahwa untuk menysun UU, terlebih dahulu mengundang stakeholders dan perguruan tinggi. “Perguruan tinggi itulah yang menyebarkan dan menyosialisasikannya, bukan pemerintah. Inilah yang menjadi kesulitan dan mungkin agak susah dilakukan di negara mereka,” tambah Amron.

Hasil Olah Pikir

Selain itu, Amron menyampaikan, bahwa optimisme dalam mengelola SDA ini membutuhkan arahan operatif yang berfungsi untuk memandu pelaksanaannya. Arahan ini berfungsi untuk mengantisipasi dan mengurangi empat jenis bahaya, yaitu kelangkaan air, pencemaran air, banjir, dan tanah longsor.

Arahan operatif itu dalam UU No. 7 tahun 2004 dinamakan kebijakan pengelolaan SDA dan sesuai dengan amanat dari UU tersebut, maka kebijakan pengelolaan SDA harus disusun di tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota.

“Naskah Jaknas PSDA ini merupakan hasil olah pikir dan kesepakatan para anggota Dewan SDANasional. Melalui serangkaian diskusi yang difasilitasi oleh Sekretariat Dewan SDA Nasional, pada akhirnya telah ditetapkan dengan Perpres No. 33 tahun 2011,” ujarnya.

Amron menjelaskan, bahwa Peraturan Presiden ini selain menjadi acuan dari menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral di bidang tugas masing masing, juga menjadi acuan bagi penyusunan Kebijakan PSDA pada tingkat provinsi.

Melalui sosialisasi seperti ini, Amron mengharapkan, agar jajaran pemerintah dapat mengambil peran dalam melaksanakan strategi yang tertuang dalam Peraturan Presiden tersebut. Beberapa sudah berhasil dituliskan bersama oleh para anggota Dewan SDA Nasional pada sebuah matriks.

“Sehingga tidak ada alasan bagi seseorang yang setelah mengikuti sosialisasi ini, tidak mengetahui langkah tindak lanjut dari Perpres No. 33 tahun 2011 yang harus dilaksanakan di daerahnya masing-masing,” katanya.

Langkah Proaktif

Sementara itu Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua Harian Dewan SDA Provinsi Sulawesi Utara, Nuli Piera, Ph.D menyatakan, bahwa saat ini Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah proaktif dalam menunjang berbagai program pembangunan di berbagai sektor strategis termasuk SDM, dan infrastruktur, guna meningkatkan kesejahteraan, kenyamanan dan kesehatan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

“Sangat penting pembangunan infrastruktur di berbagai sektor didukung peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berfungsi memberi arahan petunjuk dan sebagai penopang demi terwujudnya program pembangunan yang sesuai perundangan yang berlaku, khususnya di bidang PU,” katanya.

Menurut Piera, kebijakan pemerintah di bidang SDA sangat jelas diamanatkan dalam UU No. 7/2004 tentang SDA, yang akan memberi arahan pengeloalan SDA untuk mewujudkan sinergitas dan keterpaduan yang harmonis antarwilayah, antarsektor dan antargenerasi dengan memperhatikan keseimbangan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras dan harmonis.

“Pola pengelolaan SDA yang didasarkan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan SDA serta usaha pengendalian daya rusak air, perlu didtetapkan dengan suatu Kebijakan Nasional PSDA yang merupakan arahan strategis dan sebagai acuan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional di bidang SDA,” tuturnya.

Selanjutnya Piera menjelaskan, bahwa hal tersebut penting untuk dikedepankan dikarenakan pembangunan sangat pesat, pertambahan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan ekonomi yang mengakibatkan peningkatan alih fungsi lahan di berbagai wilayah.

“Disamping itu perubahan kawasan hutan dan lahan menjadi lahan pemukiman perkotaan mengakibatkan berkurangnya kapasitas resapan air, peningkatan erosi lahan, sedimentasi sumber air dan meningkatnya kerentanan terhadap bahaya kekeringan, banjir, tanah longsor, pencemaran air, intrusi air laut dan penurunan produktivitas lahan. Kesemuanya itu akan mengakibatkan kerugian ekonomi, kerawanan sosial dan kerusakan lingkungan,” ungkap Piera.

Karena itulah, Piera mengatakan, bahwa sosialisasi ini sangat penting untuk dilaksanakan agar para peserta dapat bertambah wawasannya, menyatukan visi, persepsi dan sekaligus dapat memantapkan komitmen stakeholders untuk mengelola SDA secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui kegiatan sosialisasi ini juga diharapkan dapat menghasilkan problem solution terhadap permasalahan yang dihadapi dan dapat menghasilkan rekomendasi terbaik dalam pengelolaan SDA.

“Selaku Ketua Harian Dewan SDA Provinsi Sulawesi Utara, saya menghimbau kepada anggota Dewan SDA provinsi agar kiranya Jaknas PSDA ini dapat diapdopsi dan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan PSDA pada tingkat provinsi, kabupaten/kota dan WS sesuai dengan kondisi fisik wilayah masing-masing,” kata Piera, seraya mengharapkan, agar akhirnya dapat diimplementasikan pada program pembangunan jangka menengah di bidang SDA provinsi secara lintas sektoral dan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat.

Setelah sambutan-sambutan dilaksanakan, acara Sosialisasi Perpres 33 tahun 2011 tentang Jaknas PSDA ini dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dengan moderator, penyaji, dan narasumber dari berbagai stakeholder terkait SDA.

Untuk “Pengantar Jaknas PSDA” disampaikan oleh Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional, Ir. Imam Anshori, MT dengan moderator Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat – Ditjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional (Diknas), Prof. Ir. Suryo Hapsoro Tri Utomo, Ph.D.

Sedangkan “Kebijakan Umum dan Kebijakan Peningkatan Konservasi SDA secara Terus Menerus” dipaparkan oleh Anggota Dewan SDA Nasional, DR. Hasyim, DEA dari Pengelolaan Sumber Daya Alam Watch (PSDA Watch), “Kebijakan Pendayagunaan SDA serta Kebijakan Pengendalian Daya Rusak Air dan Pengurangan Dampak” oleh Anggota Dewan SDA Nasional, DR. Bambang Widiantoro dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), “Kebijakan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha serta Kebijakan Pengembangan Jaringan Sistem Informasi SDA dan Penutup oleh Kepala Pusat Air Tanah dan Gelogi Lingkungan – Kementerian ESDM, Ir. Dodid Mudohardono, M.Sc, dengan moderator dari Anggota Dewan SDA Nasional, Ir. Kuswanto (Lembaga Penelitian Pendidikan dan PeneranganEkonomi dan Sosial/LP3ES).

Presentasi tentang “Matriks Tindak Lanjut Pelaksanaan Jaknas PSDA” oleh Anggota Dewan SDA Nasional, Ir. Hendro Baroeno dari Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN) dengan moderator juga Anggota Dewan SDA Nasional, Ir. Eddy Eko Susilo, MT dari Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah Indonesia (APPATINDO).

Sementara sekitar 60 peserta yang mengikuti acara ini berasal dari berbagai stakeholder terkait SDA di wilayah Timur Indonesia, seperti Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS)/Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Kepala Dinas PSDA/PU, Ketua Bappeda, dan Kepala Dinas Kehutanan se- Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Irian Jaya Barat.

Selain itu juga diikuti oleh perwakilan dari Dewan SDA Provinsi /TKPSDA WS yang telah terbentuk, seperti Dewan SDA Provinsi (DSDAP) Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Gorontalo.**


Foto Lainnya : 

Sosialisasi Per...
Sosialisasi Per...
Sosialisasi Per...
Sosialisasi Per...

Kebijakan PSDA Nasional

Counter Pengunjung

Hari ini275
Kemarin671
Minggu ini4216
Bulan ini16848
Total341801

Situs Terkait

Webmail

Iklan Layanan Masyarakat