Tim Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional) yang difasilitasi Sekretariat Dewan SDA Nasional berkunjung dan berkonsultasi dengan berbagai pihak terkait ke Kota Kupang - Provinsi Nusa Tenggara Timur (7-9/12).

Tim anggota Dewan SDA Nasional yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan Pola Pengelolaan SDA (PSDA) WS Lintas Negara ini, dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (PU) selaku Ketua Harian Dewan SDA Nasional No. 138/KPTS/DSDAN/X/2011 tentang Panitia Khusus Untuk Pelaksanaan Rencana Kerja Dewan SDA Nasional Tahun 2011.

Tugas tim tersebut antara lain mencermati rancangan pola PSDA WS lintas negara yang disiapkan Balai Wilayah Sungai (BWS) yang bersangkutan, menyampaikan substansi untuk perbaikan dan penyempurnaan rancangan pola PSDA WS lintas negara dan menyiapkan masukan untuk penyusunan perjanjian PSDA dengan negara yang bersangkutan.

Tidak Menyusun Sendiri

Dalam pengantar pertemuan ini, Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional, Ir. Imam Anshori, MT menyampaikan, bahwa Dewan SDA Nasional dibentuk kurang lebih 2,5 tahun yang lalu, di Bulan Maret tahun 2009.

Menurut Imam, tugas pokok dan fungsi Dewan SDA Nasional ini adalah membantu Presiden di dalam merumuskan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, termasuk juga untuk menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Lintas Negara sesuai dengan PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

“Akan tetapi untuk Pola PSDA WS Lintas Negara tidak berarti Dewan SDA Nasional sendiri yang menyusunnya. Penyusunan pola tersebut dapat diprakarsai oleh instansi yang diberikan kewenangan mengelola SDA, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yang dalam hal ini adalah BWS bersangkutan,” katanya.

Adapun tujuan dari pertemuan ini, Imam Anshori melanjutkan, adalah untuk melaksanakan identifikasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kepentingan lintas negara dalam bidang SDA.

“Oleh karena itu yang kami undang memang tidak seluruh wilayah kabupaten yang ada di provinsi ini. Hanya yang relevan dengan wilayah-wilayah di perbatasan saja dan terkait WS Benanain,” sebutnya.

Selain itu, Imam Anshori juga menyampaikan, bahwa pada hari ini memang tidak seluruh Anggota Dewan SDA Nasional bisa datang kesini, tetapi sudah menunjuk Pansus yang beranggotakan beberapa orang.

Diantaranya yang hadir adalah dari unsur non pemerintah, yaitu Ir. H. Achmadi Partowijoto, CAE, PU-SDA, IPU, MAsr - Kemitraan Air Indonesia (KAI) dan Ir. Kuswanto - Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosisal (LP3ES).

Sedangkan dari unsur Pemerintah adalah Baru Panjaitan, ST, MT dari Sub Direktorat Perencanaan Wilayah Sungai, Direktorat Bina Pentagunaan SDA – Ditjen SDA yang mewakili Kementerian PU.

Lebih lanjut Imam Anshori menyatakan, kalau seluruh anggota Dewan SDA Nasional memang banyak. Dimana sebagai Ketua Dewan SDA Nasional ini adalah Menko Perekonomian dengan anggotanya sebanyak 16 menteri ditambah enam gubernur yang mewakili daerah, termasuk diantaranya Gubernur NTT.

“Sehingga kehadiran Bapak Ir. Wayan Darmawa, MT - Kepala Bappeda ini juga sekaligus mewakili anggota Dewan SDA Nasional. Dan hasil identifikasi ini nanti kami lakukan dengan cara mendengar apa yang menjadi aspirasi dari jajaran terdepan dari yang mengurus republik ini” kata Imam.

Sehingga dari hasil identifikasi itu nanti, Imam Anshori menjelaskan, akan kami bawa dan laporkan ke Sidang Dewan SDA Nasional yang dihadiri oleh para menteri-menteri dan anggota Dewan SDA Nasional lainnya.

“Supaya bisa didiskusikan dan setelah itu ada rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden termasuk juga kepada Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Luar Negeri,” tegas Imam.

Kesimpulan

Berdasarkan konsultasi dan diskusi yang dipandu salah seorang Anggota Dewan SDA Nasional dari unsur non pemerintah, Ir. Kuswanto (LP3ES), telah disepakati beberapa butir kesimpulan sementara hasil identifikasi Permasalahan di wilayah perbatasan (Indonesia – Timor Leste) pada WS Benanain :

  1. Bencana banjir tahunan cenderung semakin meningkat dan menimbulkan dampak yang semakin parah.
    Meskipun saat ini hanya menimpa wilayah RI, namun karena sebagian besar sungai-sungai di WS Benanain berhulu di wilayah RI dan berhilir di wilayah Timor Leste pada masa depan berpotensi menimbulkan dampak merugikan di wilayah Timor Leste. Bencana banjir khususnya menimpa wilayah Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Belu dari meluapnya Sungai Mota Babulu yang berhulu di Gunung Mutis, Kecamatan Timur Tengah Utara.
  2. Batas fisik wilayah dua negara belum jelas dan kesadaran masyarakat juga belum sepenuhnya terbentuk tentang perbedaan dua wilayah negara.
    - Ketidak jelasan batas fisik tersebut diakibatkan antara lain oleh pergeseran palung sungai yang digunakan sebagai pembatas dan patok yang hilang karena erosi.
    - Penggunaan palung sungai sebagai batas negara dengan Timor Leste sering berubah-ubah
    Penyebab:palung sungai selalu berubah mengikuti sifat morfologi sungai
    Lokasi:Sungai Ekat, Sungai Banain, Sungai Bilomi, Sungai Noel Meto, Sungai Mota Akodato, Sungai Mota Ain, Sungai Mota Lidosu, Sungai Mota Baukama, Sungai Talau, Sungai Tafara, Sungai Mota Medik, Sungai Mota Bahulu dan Sungai Mota Masin
  3. Sengketa hak penguasaan tanah karena pergeseran palung sungai yang menjadi batas wilayah dua negara
    Ada sebidang tanah disisi bangunan pengambilan di Sungai Malibaka yang masih menjadi sengketa karena pergeseran palung sungai tersebut dan sempat menimbulkan aksi penembakan ketika warga di wilayah RI mencoba mengolah tanah bersangkutan
  4. Aktivitas perdagangan sembako illegal terjadi hampir disepanjang perbatasan di 8 kecamatan dengan berbagai cara.
    Umumnya warga dari wilayah RI yang menjual sembako ke wilayah Timor Leste karena harganya lebih tinggi
  5. Kesenjangan kondisi prasarana publik antara dua negara berpotensi menimbulkan tarikan untuk menyeberang ke wilayah Timor Leste
    Prasarana jaringan listrik, jalan dan air bersih menunjukan kesenjangan cukup menyolok
  6. Program pembangunan yang dilaksanakan di wilayah perbatasan masih belum terkoordinasi dengan baik antar sektor dan keberlanjutannya pun tidak jelas
    Wilayah perbatasan belum mendapat perhatian secara khusus sehingga cenderung tertinggal

Foto Lainnya : 

Dengar Aspirasi...
Dengar Aspirasi...
Dengar Aspirasi...
Dengar Aspirasi...

Kebijakan PSDA Nasional

Counter Pengunjung

Hari ini332
Kemarin579
Minggu ini911
Bulan ini18067
Total343020

Situs Terkait

Webmail

Iklan Layanan Masyarakat