Sebanyak 29 orang Anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi (DSDAP) Kalimantan Tengah (Kalteng) telah di kukuhkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, Dr. Siunjarias, SH, MH, atas nama Gubernur Kalteng di Palangkaraya, Kalteng (8/11).

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalteng No.188.44/389/2011 tentang Pembentukan Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 27 Oktober 2011, Anggota DSDAP Kalteng tersebut terdiri dari unsur Pemerintah sebanyak 14 orang dan unsur non pemerintah 15 orang.

Dalam Sambutan Gubernur yang dibacakan Sekda Provinsi Kalteng, Siunjarias menyatakan, bahwa dengan adanya perubahan iklim global dan perubahan fungsi lahan, maka akan sangat mempengaruhi ketersediaan air di sungai.

“Ketersediaan air cenderung menurun dan kebutuhan air cenderung meningkat dari tahun ke tahun, maka pengelolaan SDA menjadi kewajiban pokok yang harus diperhatikan dan diprioritaskan, dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras,” kata Gubernur.

Menurut Gubernur, pembangunan di bidang SDA sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang yang meliputi konservasi SDA, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air, harus dilakukan secara harmonis antarsektor, antarkepentingan, dan antargenerasi.

“Sehingga pengelolaan SDA dapat menciptakan rasa aman, adil, dan sejahtera bagi kehidupan masyarakat yang berkelanjutan. Pengelolaan SDA harus berdasar kepada kondisi spesifik - kearifan lokal daerah masing masing, dalam arti harus memperhatikan kondisi geografis, sosial dan budaya masyarakat setempat,” pesannya.

Wadah Koordinasi

Lebih lanjut Gubernur Kalteng mengatakan, bahwa pelaksanaan pengelolaan SDA di Kalteng disesuaikan dengan kondisi geograafis, sosial, dan budaya masyarakatnya dimana diperlukan wadah koordinasi pengelolaan SDA sebagaimana yang diamanatkan UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya air dan Perpres No. 12 tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air.

“Dewan SDAP Kalteng dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur No.188.44/389/2011 tertanggal 27 Oktober 2011. Dewan sumber daya air provinsi telah satu tahun ditetapkan, namun baru saat ini anggotanya dikukuhkan secara resmi,” ujarnya.

Oleh karenanya Gubernur berharap, agar dengan pengukuhan tersebut seluruh komponen Dewan SDA dapat segera melaksanakan tugas dan fungsinya serta mencari solusi terbaik terhadap permasalahan SDA di Kalimantan Tengah.

“Tugas pokok Dewan SDAP Kalimantan Tengah antara lain membantu gubernur dalam menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan SDA Kalimantan Tengah dengan berdasarkan Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA yang disesuaikan dengan kondisi lokal dan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya,” jelasnya.

Selain itu Gubernur Kalteng juga mengingatkan, bahwa dengan melihat perubahan kondisi wilayah sungai yang ada di Kalimantan Tengah, dimana kondisinya dari tahun ke tahun terjadi perubahan lingkungan yang tidak cukup bagus yang mengakibatkan terhjadinya penurunan kualitas, kuantitas dan kontinuitas di masing masing wilayah sungai.
“Oleh karena itu, dengan dikukuhkannya Dewan SDAP Kalimantan Tengah pada hari ini, saya berpesan agar seluruh Anggota Dewan, baik dari unsur pemerintah maupun unsur non pemerintah dapat melaksanakan fungsinya sebaik-baiknya,” ucapnya.

Gubernur Kalteng juga berharap, agar kelembagaan ini bukan hanya nama dan lambang saja yang ada, akan tetapi harus dapat memberikan masukan, rumusan dan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan SDA di Kalimantan Tengah.

“Pemanfaatan lahan, pelestarian SDA maupun pengendalian daya rusak air bukan hanya dikelola berdasarkan aturan perundangan-undangan, tetapi juga harus disesuaikan dengan kondisi lokal daerah yang dituangkan dalam aturan daerah. Untuk itu, dalam waktu yang tidak terlalu lama saya harapkan Dewan SDAP Kalteng dapat memberikan laporan sebagai bahan penetapan kebijakan pengelolaan SDA Kalimantan Tengah yang nantinya menjadi payung hukum, sehingga tidak menjadi ragu-ragu dalam pelaksanaan Pengelolaan SDA,” jelasnya.

Kewenangan Provinsi

Sementara itu dalam laporannya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalteng yang juga selaku Ketua Harian Dewan SDAP Kalteng, Ir. Leonard S. Ampung, menyatakan bahwa sebagai mandat UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air di dalam beberapa pasalnya, diantaranya Pasal 15, 85 dan 87 mengisyaratkan bahwa dalam rangka pengelola an SDA diperlukan integrasi antara beberapa kepentingan, beberapa sektor dan beberapa wilayah.

“Salah satu kewenagan dan tanggung jawab pemerintah provinsi dalam rangka melaksanakan UU No. 7 tahun 2004 ini, seperti yang tercantum dalam pasal 15 huruf a, yaitu membentuk Dewan Sumber Daya air atau dengan nama lain di tingkat provinsi dan atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota,” paparnya.

Menurut Leonard S. Ampung, maksud pembentukan Dewan SDAP ini adalah untuk mengkoordinasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah dan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan SDA di provinsi ini.

“Tujuannya adalah sebagai wadah koordinasi dalam rangka pengelolaan SDA guna membantu Gubernur Kalteng dalam menyusun dan merumuskan kebijakan SDA, memberikan pertimbangan dalam pengelolaan SDA dan mencari solusi terbaik terhadap permasalahan SDA di Provinsi Kalteng,” jelasnya.

Lebih lanjut Leonard menyatakan, bahwa untuk membantu terselenggaranya tugas dan fungsi serta kinerja Dewan SDAP Kalteng, maka diperlukan adanya Sekretariatpermanen untuk bisa memfasilitasi berbagai kegiatan dewan nantinya.

“Sebagai langkah awal pelaksanaan kegiatan kegiatan dewan, Dinas PU Provinsi Kalteng memfasilitasi acara pengukuhan Dewan SDAP Kalteng yang dananya berasal dari APBD tahun anggaran 2012. Dilanjutkan dengan pendalaman tugas pokok dan fungsi Dewan SDA yang akan disampaikan oleh Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional yang diikuti oleh seluruh undangan,” ungkapnya.

Setelah pengukuhan Dewan SDAP ini, menurut Leonard, akan dilaksanakan Sidang Perdana Dewan SDAP Kalteng dengan agenda pembahasan mengenai tata tertib dan tata cara pengambilan keputusan Dewan SDAP Kalteng.

“Sidang perdana ini akan diikuti oleh seluruh anggota Dewan SDAP Kalteng yang telah dikukuhkan. Mudah-mudahan dapat segera bekerja dan bersinergi, terutama nantinya dalam menyusun Kebijakan Pengelolaan SDA Provinsi Kalteng,” harapnya.

Selain seluruh Anggota Dewan SDAP Kalteng, hadir dalam acara pengukuhan tersebut adalah Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional, Ir. Imam Anshori, MT yang juga sebagai narasumber, beberapa orang pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng, dan undangan lainnya.**har/ad/riz


Foto Lainnya : 

Anggota Dewan S...
Anggota Dewan S...
Anggota Dewan S...
Anggota Dewan S...
Anggota Dewan S...

Kebijakan PSDA Nasional

Counter Pengunjung

Hari ini8
Kemarin583
Minggu ini8
Bulan ini17164
Total342117

Situs Terkait

Webmail

Iklan Layanan Masyarakat