Agak berbeda dengan kebiasaan yang dilakukan di tahun sebelumnya yang hanya melaksanakan sosialisasi tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air (Jaknas PSDA), bentuk kegiatan sosialisasi Jaknas PSDA yang diselenggarakan oleh Sekretariat Dewan SDA Nasional pada tahun 2013 selain melaksanakan sosialisasi tentang Jaknas PSDA, namun juga fokus dan substansi yang disampaikan bertujuan untuk mendorong tersusunnya kebijakan PSDA di Provinsi.

Demikian hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Penyusunan Program – Sekretariat Dewan SDA Nasional selaku Ketua Panitia penyelenggara kegiatan, Syamsyu Rizal, SE, CES DEA, saat menyampaikan laporannya pada acara ““Sosialisasi Perpres No. 33 Tahun 2011 tentang Jaknas PSDA dan Pendampingan Penyusunan Kebijakan PSDA Provinsi”, di Kota Pangkal Pinang – Bangka Belitung (19-21/3).

Target kegiatan sosialisasi dan pendampingan penyusunan Kebijakan PSDA Provinsi pada 2013 dilakukan dalam tiga kali pelaksanaan. Disamping di Provinsi Babel, akan dilaksanakan juga di Kota Bandung – Jawa Barat untuk Zona Indonesia Tengah, dan di Kota Denpasar - Bali untuk zona Indonesia Timur,” kata Rizal.

Rizal menyampaikan, bahwa peserta untuk sosialisasi dan pendampingan saat ini adalah provinsi di zona Indonesia Barat yang telah membentuk Dewan SDA Provinsi, akan tetapi masih belum atau sedang menyusun kebijakan PSDA Provinsi.

Para peserta tersebut antara lain dari Provinsi Aceh, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tangah, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dengan jumlah peserta sekitar 49 orang termasuk DPRD Provinsi Babel, Bappeda, dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)yang tergabung sebagai anggota Dewan SDA Provinsi Bangka Belitung.

Sementara Sekretaris Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Bangka Belitung mewakili Ketua Harian Dewan SDA Provinsi Bangka Belitung, Ir. H. Arifin Hirbah, SH meyampaikan sambutan selamat datang kepada para peserta sosialisasi dan pendampingan penyusunan Kebijakan PSDA Provinsi yang difasilitasi Sekretariat Dewan SDA Nasional.

“Selamat datang di Provinsi Bangka Belitung. Provinsi ini merupakan pemekaran dari sebelumnya yang bersatu dengan Sumatera Selatan. Provinsi Bangka Belitung merupakan provinsi ke-31 di Indonesia. Selamat mengikuti sosialisasi ini dan semoga dapat menjadi bekal dalam menjalankan tugas di daerahnya masing-masing,” katanya.

Ketersediaan Air

Dalam sambutan Direktur jenderal SDA selaku Sekretaris Dewan SDA Nasional yang dibacakan Kepala Bagian Tata Usaha - Sekretariat Dewan SDA Nasional, Drs. R. Eddy Soedibyo, MM, dan sekaligus membuka acara tersebut, diingatkan kembali bahwa Sosilasisasi Peraturan Presiden (Perpres) No. 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan (Jaknas PSDA) ini sesungguhnya telah dimulai pada tahun lalu oleh Sekretariat Dewan SDA Nasional, dengan beberapa sasaran.

“Sasaran sosialisasi tersebut antara lain dari unsur Bappeda Provinsi, instansi yang membidangi sumber daya air, instansi kehutanan, pertanian, lingkungan hidup serta unsur pemerintah kabupaten yang memiliki wewenang dan tanggung jawab pengelolaan SDA pada WS yang berada dalam kabupaten yang bersangkutan,” katanya.

Namun untuk kali ini, sebut Sekretaris Dewan SDA Nasional, difokuskan pada provinsi-provinsi yang berada di zona Indonesia Barat yang telah membentuk Dewan SDA Provinsi, akan tetapi belum atau sedang menyusun kebijakan PSDA propinsinya.

Sekretaris Dewan SDA Nasional juga mengingatkan, bahwa air merupakan kebutuhan yang sangat vital dan amat diperlukan bagi semua mahluk hidup yang berada di bumi ini.“Air adalah sumber kehidupan, maka dari itu kita perlu menjaga dan mengelola air dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut berarti juga menjaga kehidupan kita dan generasi yang akan datang,” ujarnya.

Oleh karena itu, Sekretaris Dewan SDA Nasional menyebutkan, bahwa ketersediaan air menjadi salah satu prasyarat dalam pemenuhan kebutuhan pangan, kesehatan, dan sandang, serta kebutuhan papan.

Disamping itu juga diingatkan, bahwa sesuai amanat UU Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan PP Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, pengelolaan SDA diselenggarakan dengan merujuk pada kebijakan pengelolaan SDA pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, wilayah sungai, cekungan air tanah dan pola pengelolaan SDA yang berbasis wilayah sungai “Dengan demikian, maka kebijakan pengelolaan SDA baik ditingkat nasional, provpinsi maupun kabupate/kota harus disusun sebagai acuan dalam pengelolaan SDA di wilayahnya masing-masing,” pesannya.

Selain itu, Sekretaris Dewan SDA Nasional juga mengungkapkan, meskipun saat ini Indonesia masih belum sepenuhnya memberi hak dasar rakyatnya atas air bersih apalagi air minum, tetapi pemerintah Indonesia telah bertekad mencatatkan diri sebagai salah satu negara yang ikut ambil bagian dalam pencapaian target Millenium Development Goal’s (MDGs).

“Sangatlah tepat bahwa negara kita harus menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari hari guna memperoleh kehidupan yang sehat bersih dan produktif, sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 5 UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air,” paparnya.

Menurut Sekretaris Dewan SDA Nasional, air sebagai sumber kehidupan berpotensi sangat besar dan sangat penting bagi kelangsungan hidup setiap individu, kelompok, desa, kota, kabupaten, provinsi bahkan negara.

“Air memiliki kekuatan sangat besar yang dapat menjadi pengerak untuk memperbaiki kehidupan sosial, budaya, dan perekonomian suatu bangsa serta menjamin kelangsungan lingkungan hidupnya sendiri,” tuturnya.

Kemasan

Salah seorang narasumber dari kegiatan tersebut, Ir. Imam Anshori MT, memaparkan pengantar tentang pentingnya kebijakan PSDA didalam pengelolaan SDA di Indonesia umumnya dan di masing-masing provinsi khususnya, menyoroti tentang proses penyusunan kebijakan pengelolaan SDA, baik di tingkat nasional maupun provinsi.

Dalam paparannya, Imam Anshori menyatakan, bahwa sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 42/2008, bentuk kebijakan PSDA Provinsi tidak harus dikemas dalam suatu ketetapan Kebijakan PSDA Provinsi, namun boleh juga menjadi bagian dari kebijakan pembangunan provinsi.

“Hal terpenting adalah bahwa proses penyusunannya dilakukan oleh Dewan SDA Provinsi yang bersangkutan. Didalam menyusun kebijakan PSDA Provinsi harus didasarkan pada permasalahan yang aktual yang terjadi di provinsi yang bersangkutan untuk menjawab ketimpangan antara visi yang ditetapkan dengan permasalahan yang dihadapi. Di sanalah sebenarnya hakekat kebijakan yang harus dilaksanakan oleh jajaran pemerintah provinsi,” katanya.

Menurut Imam Anshori, bahwa dari rangkaian kebijakan-kebijakan yang disusun perlu langkah-langkah taktis, dan oleh karena itu perlu dirumuskan strategi untuk melaksanakan kebijakan yang telah disepakati.

“Dari rumusan-rumusan strategi ini nantinya yang akan ditindaklanjuti dengan kegiatan dan peran masing-masing sektor di provinsi yang bersangkutan dalam mengimplementasikan kegiatan dimasing-masing sektor secara bersinergi, transparan dan akuntable,” ujarnya.

Adapun narasumber lainnya adalah Ir. H. Achmadi Partowijoto, CAE anggota Dewan SDA Nasional yang berasal dari Kemitraan Air Indonesia (KAI) menyampaikan materi mengenai “Kebijakan Umum, Kebijakan Peningkatan Konservasi SDA secara Terus Menerus, dan Kebijakan Pendayagunaan SDA” dan Ir. Imam Mustofa, anggota Dewan SDA Nasional yang berasal dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), menyajikan “Kebijakan Pengendalian Daya Rusak Air dan Pengurangan Dampak, Kebijakan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha, serta Kebijakan Pengembangan Jaringan Sistem Informasi SDA”.

Materi lainnya juga disampaikan oleh Anggota Dewan SDA Nasional yang berasal dari Jaringan Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia (SKEPHI) yaitu mengenai “Matrik Peran Pemda dalam Pelaksanaan Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA”.

Matrik Peran Pemda ini adalah pointer-pointer yang dapat diadopsi sesuai kondisi di provinsi masing-masing. Pada sesi ini pula, peserta dipandu oleh narasumber dengan diberi keleluasaan untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan penyusunan kebijakan provinsi, hambatan serta kendala, baik teknis penyusunan maupun kelembagaan sebagai hal yang mengemuka dan banyak dihadapi oleh para peserta.**ad/edd


Foto Lainnya : 

Sosialisasi Jak...
Sosialisasi Jak...
Sosialisasi Jak...
Sosialisasi Jak...
Sosialisasi Jak...
Sosialisasi Jak...
Sosialisasi Jak...
Sosialisasi Jak...

Kebijakan PSDA Nasional

Counter Pengunjung

Hari ini278
Kemarin671
Minggu ini4219
Bulan ini16851
Total341804

Situs Terkait

Webmail

Iklan Layanan Masyarakat