Sesuai dengan amanat UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air, tinggal tujuh provinsi dari 33 provinsi di Indonesia yang masih belum mempunyai Dewan Sumber Daya Air Provinsi (Dewan SDA Provinsi).

Demikian hal tersebut diutarakan Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional, Ir. Hari Suprayogi, M. Eng saat menyampaikan paparannya dengan topik “Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA” pada pertemuan Konsultasi Regional Operasi dan Pemeliharaan (Konreg O&P) Prasarana SDA Wilayah III Tahun 2013, di Kota Manado – Sulawesi Utara, (28-31/5).

“Ketujuh provinsi yang belum membentuk Dewan SDA Provinsi adalah Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Bali, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Pembentukan tersebut sangat penting karena salah satu tugas Dewan SDA Provinsi ini adalah menyusun dan merumuskan Kebijakan Pengelolaan SDA Provinsi yang bersangkutan,” katanya.

Menurut Hari Suprayogi, dengan adanya Kebijakan Pengelolaan SDA Provinsi, maka dalam pengelolaan SDA termasuk didalamnya mengenai O&P prasarana SDA di provinsi yang bersangkutan, dapat lebih terpadu dan sinergis antarstakeholder atau pemangku kepentingan terkait SDA.

“Dewan SDA Provinsi seperti halnya Dewan SDA Nasional adalah wadah koordinasi pengelolaan SDA di lingkup provinsi yang bersangkutan. Keanggotaannya berasal dari unsur pemerintah dan unsur non pemerintah dalam jumlah yang seimbang atas prinsip keterwakilan. Disanalah setiap pemangku kepentingan dapat berembug dan bersepakat menyusun kebijakan pengelolaan SDA untuk nantinya ditetapkan oleh gubernur,” ungkapnya.

Keanggotaan Dewan SDA Nasional, Hari Suprayogi memaparkan, berjumlah 44 anggota yang terdiri dari 22 anggota berasal dari unsur Pemerintah dan 22 anggota berasal dari unsur non Pemerintah.

“Ada 16 Kementerian, 1 Lembaga, 1 Badan, dan 6 gubernur yang masing-masing 2 gubenur mewakli wilayah Indonesia Bagian Barat, Indonesia Bagian Tengah dan Indonesia Bagian Timur. Sisanya sebanyak 22 anggota dari Organisasi/Asosiasi terkait pengelolaan SDA,” tuturnya.

Kegunaan

Lebih lanjut dalam pemaparannya, Hari Suprayogi menyatakan, bahwa untuk tingkat nasional, Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA ((Jaknas PSDA) mempunyai beberapa kegunaan menuju sinergisitas dan keterpaduan pengelolaan SDA.

“Jaknas PSDA berguna antara lain, menjadi acuan bagi sektor terkait dalam merumuskan rencana strategis dan kebijakan yang lebih spesisfik dan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nas),” ujarnya.

Kegunaan lainnya, Hari Suprayogi menjelaskan, bahwa Jaknas PSDA merupakan acuan bagi penyusunan kebijakan pengelolaan SDA di setiap provinsi dan pedoman dalam penyusunan pola pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai (WS) lintas provinsi, WS strategis nasional dan WS lintas negara.

Penyusunan dan perumusan Jaknas PSDA oleh Dewan SDA Nasional ini, menurut Hari Suprayogi, juga dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan yang tengah dihadapi dan berbagai tantangan ke depan bagi bangsa Indonesia.

“Permasalahan tersebut antara lain peningkatan alih fungsi lahan pertanian produktif, kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS), konflik dalam penggunaan air, pengambilan air tanah yang berlebihan, penurunan kualitas air, dampak perubahan iklim global, keterbatasan peran masyarakat dan dunia usaha, tumpang tindih fungsi lembaga pengelola SDA dan permasalahan keterbatasan data dan informasi,” sebut Hari.

Sedangkan tantangan yang akan dihadapi Indonesia ke depan, Hari Suprayogi menyebutkan, antara lain pertumbuhan penduduk yang tinggi, distribusi penduduk dan kegiatan ekonomi antar pulau tidak merata, peningkatan kebutuhan pangan, ketercapaian target MDG’s, desentralisasi dan otonomi daerah, kurang optimalnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara Pusat, provinsi, kabupaten/kota dan antar daerah, serta kerjasama antarnegara.

“Oleh karena itu, di dalam Jaknas PSDA yang telah ditetapkan Presiden RI melalui Perpres No. 33 Tahun 2011, hal-hal tersebut telah dibingkai dan dirumuskan menjadi 21 pokok kebijakan dan 99 strategi,” ulasnya.

Hari Suprayogi melanjutkan, bahwa guna melaksanakan Perpres No. 33 Tahun 2011, maka diperlukan acuan pelaksanaannya dalam bentuk matrik tindak lanjut pelaksanaan Jaknas PSDA tersebut.

“Legalisasi dari matrik yang disusun oleh anggota Dewan SDA Nasional ini telah ditetapkan dalam Keputusan menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan SDA Nasional No. Per-07 /M_EKON/05/2012 tertanggal 8 Mei 2012 lalu,” ucapnya.

Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional menyampaikan, matrik tindak lanjut pelaksanaan Perpres No. 33 Tahun 2011 sebagai bahan acuan untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepada setiap Kementerian/Lembaga terkait pengelolaan SDA.

“Matrik tindak lanjut ini terdiri dari kolom kebijakan dan strategi, target waktu, Kementerian/Lembaga terkait, uraian kegiatan, output dan outcome. Hal ini guna mengetahui kebijakan dan strategi apa saja yang harus dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya, sasaran yang hendak dicapai dan hasil yang akan diwujudkan,” tegasnya.

Hari Suprayogi mengungkapkan, dalam rangka pemantuan dan evaluasi pelaksanaan Jaknas PSDA ini telah disepakati oleh para anggota Dewan SDA Nasional untuk melaksanakan Mutual Check Nol (MC-0) berupa benchmarking (batas awal di tahun nol) dari pelaksanaan Jaknas PSDA yang direncanakan masing-masing Kementerian/Lembaga.

“Pembahasan MC-0 telah dilaksanakan oleh anggota Dewan SDA Nasional, dimana batas waktu yang disepakti adalah pelaksanan kegiatan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga hingga April 2012 lalu. Nantinya juga akan dilakukan pembahasan untuk MC-1, MC-2 dan seterusnya,” papar Hari Suprayogi.

Dokumen Perencanaan

Sementara itu narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Ir. Juari, ME menyampaikan bahwa hampir sebagian besar kegiatan O&P Prasarana SDA ini sudah masuk dalam dokumen perencanaan yang bisa menjadi landasan bagi setiap pelaksanaan O&P Prasarana SDA.

Juga disampaikan, telah ada komitmen dari pemerintah daerah seluruh Indonesia melalui Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan para penyuluh pertanian melalui Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) yang memberikan rekomendasi antara lain perlindungan terhadap lahan-lahan pertanian produktif dan moratorium atas alih fungsi lahan pertanian.

Sedangkan Direktur Bina O&P, Ditjen SDA - Kementeri Pekerjaan Umum (PU), Ir. Hartanto, Dipl. HE, menyampaikan bahwa alokasi dana kegiatan O&P untuk jaringan irigasi lahan pertanian yang menjadi kewenangan Pusat telah diporsikan dengan cukup besar untuk seluruh provinsi di Indonesia.

Namun alokasi dana untuk kegiatan O&P jaringan irigasi yang menjadi kewenganan provinsi dan kabupaten/kota masih perlu lebih ditingkatkan lagi. Sehingga diharapkan kinerja dari jaringan irigasi yang akan menyuplai kebutuhan air bagi lahan pertanian yang ada, bisa terus meningkat dan pada gilirannya akan mendukung program ketahanan pangan nasional serta mencapai target peningkatan 10 juta ton beras pada tahun 2014.

Kemudian Iwan Kurniawan dari Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa peraturan-peraturan yang sudah terkait kegiatan O&P sudah mencukupi walaupun dari sisi pelaksanaan penegakkan peraturan ini masih perlu ditingkatkan lagi, termasuk dalam hal pembentukan Dewan SDA Provinsi dan kelembagaan pertanian seperti Komisi Irigasi.
Begitupula Abdul Muis dari Kementerian Pertanian (Kementan), mememaparkan bahwa dalam rangka pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Kementan telah memberikan bantuan sosial kepada petani untuk melaksanakan kegiatan O&P di Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) sebesar Rp. 1 juta per hektar.**sim/ad


Foto Lainnya : 

Konreg O&P Pras...
Konreg O&P Pras...
Konreg O&P Pras...
Konreg O&P Pras...
Konreg O&P Pras...
Konreg O&P Pras...
Konreg O&P Pras...
Konreg O&P Pras...

Kebijakan PSDA Nasional

Counter Pengunjung

Hari ini7
Kemarin583
Minggu ini7
Bulan ini17163
Total342116

Situs Terkait

Webmail

Iklan Layanan Masyarakat