Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau Provinsi Sumatera Selatan telah dikukuhkan oleh Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air (BPSDA) – Ditjen SDA, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), DR. Ir. Arie Setiadi Murwanto, M.Sc mewakili Direktur Jenderal SDA Kementeria PU, di Kota Palembang (19/9).

Lebih lanjut, Ari Setiadi menuturkan bahwa Pengukuhan TKPSDA WS Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau ini sesuai dengan amanat UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dimana pengelolaan SDA yang mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga fungsi dan manfaat air dan sumber air dengan memperhatikan delapan asas pengelolaan SDA.

Kedelapan asas tersebut, yaitu asas kelestarian, keseimbangan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas.

TKPSDA WS Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau ini dikukuhkan berdasarkan Keputusan Menteri PU No. 143/KPTS/M/2013, tertanggal 1 April 2013 dengan jumlah anggota seluruhnya 88 orang, masing-masing 44 orang mewakili unsur Pemerintah dan 20 orang mewakili unsur non-Pemerintah.

Usai acara pengukuhan, dilanjutkan dengan pembekalan secara berurutan disampaikan oleh : DR. Ir. Arie Setiadi Murwanto, M.Sc -Direktur BPSDA, Ditjen SDA Kementerian PU dengan tema “Konsepsi Pengelolaan SDA Terpadu”; Ir. Hari Suprayogi, M.Eng - Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional dengan tema “Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA dan Pelaksanaan Koordinasi PSDA”; Ir. Adi Pramudyo, MT - Kepala Subdit Kelembagaan Dit. BPSDA, Ditjen SDA Kementerian PU dengan tema “Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi TKPSDA WS Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau”; dan Prof. DR. Robiyanto, M.Agr. Sc - Ka. Prodi Ilmu Lingkungan Universitas Sriwijaya dengan tema “Permasalahan DAS Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau”.

Setelah pembekalan dan sesi tanya jawab, acara dilanjutkan dengan Sidang Perdana TKPSDA WS Pembahasan Tata Tertib TKPSDA dan Pembentukan Komisi-komisi TKPSDA WS Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau.

Berdasarkan hasil diskusi, masukan-masukan dan perbaikan-perbaikan atas konsep tata tertib TKPSDA dimaksud, anggota TKPSDA WS Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau pada akhirnya menyepakati dan menetapkan Peraturan TKPSDA WS Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau No. 01/TKPSDA-WSMSBL/2013 tentang Tata Tertib TKPSDA WS Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau (MSBL), tertanggal 20 September 2013.

WS Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau merupakan WS Lintas Provinsi yang mengalir dan melewati Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu dengan luas 86.782,22 km2 yang meliputi 28 Daerah Aliran Sungai (DAS) dan 18 Kabupaten/Kota.

TKPSDA WS Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau ini berkedudukan di Kota Palembang – Provinsi Sumatera Selatan bersifat non struktural dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri PU. Tugasnya antara lain, pembahasan rancangan pola dan rancangan rencana pengelolaan SDA pada WS Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rencana pengelolaan SDA pada WS Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau.

Selain itu, pembahasan rancangan program dan rancangan rencana kegiatan pengelolaan SDA pada WS Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan program dan rencana kegiatan SDA pada WS Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, TKPSDA WS Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau menyelenggarakan beberapa fungsi, di antaranya, konsultasi dengan pihak terkait yang diperlukan guna keterpaduan pengelolaan pengelolaan SDA pada WS Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau serta tercapainya kesepahaman antarsektor, antarwilayah dan antarpemilik kepentingan.

Fungsi lainnya adalah pengintegrasi dan penyelarasan kepentingan antarsektor, antarwilayah serta antarpemilik kepentingan dalam pegelolaan SDA pada WS Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau dan melaksanakan fungsi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan pada WS Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau.

TKPSDA WS Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau dalam melaksanakan tugasnya tersebut, harus menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri PU paling sedikit 2 (dua) dalam satu tahun dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota terkait.


Foto Lainnya : 

TKPSDA WS Musi-...
TKPSDA WS Musi-...
TKPSDA WS Musi-...
TKPSDA WS Musi-...

Kebijakan PSDA Nasional

Counter Pengunjung

Hari ini336
Kemarin579
Minggu ini915
Bulan ini18071
Total343024

Situs Terkait

Webmail

Iklan Layanan Masyarakat