Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional) mengadakan pertemuan khusus untuk mencermati kejadian banjir yang melanda sejumlah provinsi di Indonesia pada tahun 2014 ini, di Jakarta (21/1).

Akibat hujan dengan intensitas tinggi, durasi yang lama dan sebaran luas, serta degradasi lahan dan perilaku sebagain besar masyarakat yang membuang sampah di sungai atau saluran, disinyalir mengakibatkan terjadinya bencana banjir di berbagai wilayah.

Dalam pengantar pembukaan rapat tersebut, Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional, Ir. Hari Suprayogi, M.Eng mengatakan, bahwa pertemuan saat ini memang tidak tercantum dalam agenda resmi Dewan SDA Nasional.

“Namun demikian, dikarenakan bencana banjir yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk juga adanya permintaan dan inisiatif dari sejumlah anggota Dewan SDA Nasional untuk membahas permasalahan banjir tersebut, maka kami fasilitasi pertemuan ini,“ katanya.

Menurut Hari Suprayogi, bencana yang terkait daya rusak air ini berupa banjir, banjir bandang dan tanah longsor tersebut, telah menyebabkan korban jiwa dan kerugian harta benda cukup besar yang berdampak pada menurunnya kegiatan perekonomian di beberapa daerah.

“Oleh karenanya, bencana banjir ini perlu dibahas dan dicermati lebih mendalam oleh para anggota Dewan SDA Nasional, untuk kemudian nantinya dapat disusun rekomendasi ataupun saran kepada Presiden untuk tindak lanjutnya,” jelasnya.

Terkait dengan pembahasan dan penyusunan rekomendasi tersebut, Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional mengingatkan, bahwa telah ada Peraturan Presiden No. 33 tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air, dimana didalamnya terdapat substansi yang menjelaskan mengenai pengendalian daya rusak air dan pengurangan dampak.

“Jaknas Pengelolaan SDA ini dan juga rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Dewan SDA Nasional terkait isu mengenai pengurangan resiko kerugian akibat banjir kepada Presiden beberapa waktu lalu, bisa dijadikan acuan dalam penyusunan rekomendasi tersebut,” ungkapnya.

Kurang Terkoordinasi

Saat rapat pembahasan yang di pandu oleh Direktur Pengairan dan Irigasi – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Ir. Donny Azdan, MA, MS, Ph.D, salah seorang anggota Dewan SDA Nasional, Ir. Ahmadi Partowijoto, CEA (Kemitraan Air Indonesia/KAI) diberikan kesempatan untuk menyampaikan pemaparannya terkait bencana banjir.

Dalam paparannya, Achmadi menyatakan bahwa dalam dua bulan terakhir, banjir, banjir bandang, dan tanah longsor dari skala kecil hingga besar telah terjadi disejumlah provinsi. Seperti di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur.

“Banjir tidak hanya menggenangi kawasan permukiman di perkotaan dan perdesaan, tetapi juga merendam dan merusak jalan raya dan jembatan sebagai infrastruktur yang vital bagi kelancaran kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat,” katanya.

Achmadi mengatakan, bahwa kerugian harta benda disamping korban jiwa akibat bencana banjir tersebut cukup besar. Misalnya saja di DKI Jakarta diperkirakan mencapai Rp. 2 triliun dan di Sulawesi Utara bisa mencapai lebih dari Rp. 500 milyar.

“Jumlah pengungsi akibat banjir yang menerjang kawasan permukiman padat penduduk di perkotaan dan perdesaan mencapai ratusan Kepala Keluarga atau puluhan ribu orang terpaksa mengungsi dan tinggal ditenda-tenda darurat dan tempat penampungan sementara,” ujarnya.

Selain itu Achmadi juga menyoroti, bahwa partisipsi masyarakat cukup penting disamping kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, lembaga-lembaga terkait dan kalangan swasta.

“Ditengarai bahwa partisipasi masyarakat belum cukup optimal dalam upaya mencagah terjadi bencana tersebut. Diperlukan pemberdayaan masyarakat yang lebih instens lagi, mengingat keterbatasan masyarakat dalam pengetahuan dan wawasan mengenai bencana ini,” jelas Achmadi.

Oleh karenanya, menurut Achmadi, sudah selayaknya anggota Dewan SDA Nasional segera mengadakan rapat dan berdiskusi guna merumuskan gagasan yang komprehensif dan sinergis terhadap masalah banjir dan dampak bencana yang ditimbulkannya.

“Hingga saat ini ditengarai kurang dilaksanakan secara serius dan terkoordinasi, baik antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, antara lembaga terkait dan masyarakat, maupun antara kawasan hulu dan hilir dari suatu Wilayah Sungai (WS),” tuturnya.

Melihat kondisi seperti inilah, Achmadi menyatakan, bahwa sudah sewajarnya Dewan SDA Nasional dapat menyampaikan pendapat dan gagasannya, bahkan usulan dan mewacanakan bencana banjir menjadi bencana nasional, meski sepenuhnya belum memenuhi kriteria yang berlaku.

”Sudah ada usulan untuk meningkatkan status bencana banjir bandang dan tanah longsor di Manado. Mengapa tidak sekalian mencakup bencana banjir di daerah lain yang telah melanda 16 provinsi meski tidak semuanya cukup parah,“ ungkapnya.

Masukan

Setelah paparan yang disampaikan tersebut, dilanjutkan dengan diskusi untuk menjaring masukan dari para anggota Dewan SDA Nasional. Adapun masukan yang disampaikan tersebut, antara lain bahwa dalam penanganan bencana banjir telah ada acuannya, yaitu Perpres No. 33 Tahun 2011 tentang Jaknas Pengelolaan SDA.

Kemudian, adanya kegiatan di hulu sungai berupa pembalakan liar yang tidakmemperdulikan lingkungan, tumbuhnya bangunan, vila-vila, dan perumahan yang tidak tepat peruntukkannya seperti di wilayah Puncak – Bogor, situ-situ yang telah berubah fungsi dan banyak sampah yang dibuang ke sungai yang kesemuanya dapat menyebabkan banjir, khusunya di wilayah Jakarta.

Selanjutnya adalah masukan agar pertemuan ini dapat merumuskan usulan yang tepat dan dapat diimplementasikan dengan jelas mengenai bencana banjir, serta diusulkan bisa merubah cara penanganan banjir, yaitu agar ada satu komando penanganannya bila keadaan darurat di setiap wilayah.

Selain itu, diusulkan untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi (monev) matrik Jaknas PSDA ke masing-masing Kementerian/Lembaga terkait pengendalian daya rusak air, metode dan pendekatan penanganan banjir diusulkan harus partisipatif yang melibatkan masyarakat, pendekatan non struktur lebih diprioritaskan untuk mengatasi masalah banjir, dan juga menentukan skala prioritas untuk penanganan banjir mengacu pada Jaknas Pengelolaan SDA, misalnya jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Juga diusulkan agar secara berkesinambungan dilakukan kegiatan-kegiatan konservasi di daerah hulu sungai khususnya kepada pemerintah kabupaten/kota berupa pengawasan pembangunan yang bukan peruntukkannya dan disusulkan pula agar Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bila sudah ada harus segera difungsikan untuk mengawasi kondisi di hulu, tengah dan hilir sungai terkait dengan pencegahan terjadinya banjir.

Berdasarkan masukan dan informasi yang disampaikan tersebut, ada beberapa kesimpulan. Pertama, terkait dengan kejadian banjir yang berskala lokal maupun nasional perlu lebih memperdalam pemahaman seluruh anggota Dewan SDA Nasional terhadap banjir.

Oleh karena itu diperlukan pertemuan berikutnya yang mengundang pakar atau ahli dan narasumber yang memang tepat, sehingga nantinya diharapkan dapat menyusun rekomendasi-rekomendasi yang lebih akurat dan mungkin cukup detil kepada pemegang kekuasaan maupun Kementerian/Lembaga terkait yang merupakan anggota Dewan SDA Nasional.

Agar lebih diketahui publik, tentunya juga diperlukan press conference dengan narasumber berasal dari Dewan SDA Nasional yang dapat memaparkan dan menjelaskan langkah-langkah yang bisa disumbangkan Dewan SDA Nasional terhadap kejadian bajir tersebut.

Namun demikian, untuk melaksanakan press conference ini tentunya sudah diformulasikan dengan baik, akurat dan informatif. Untuk mendukung kegiatan ini disepakati untuk membentuk tim khusus/tim kecil atau semacam kelompok kerja (pokja) yang dapat bekerja sesegera mungkin.

Kedua, terkait dengan implementasi Jaknas Pengelolaan SDA yang sudah ada dan terkait dengan substansi banjir, maka perlu dilakukan monev yang metode dan tata caranya juga perlu didiskusikan lebih lanjut. **tim


Foto Lainnya : 

Bencana Banjir,...
Bencana Banjir,...
Bencana Banjir,...
Bencana Banjir,...
Bencana Banjir,...
Bencana Banjir,...
Bencana Banjir,...
Bencana Banjir,...

Kebijakan PSDA Nasional

Counter Pengunjung

Hari ini381
Kemarin602
Minggu ini2061
Bulan ini10795
Total375645

Situs Terkait

Webmail

Iklan Layanan Masyarakat