Sebagai ajang pertemuan antar pengelola Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) yang telah terbentuk di seluruh Indonesia, Rapat Koordinasi (Rakor) telah dilaksanakan di Kota Solo - Jawa Tengah (8-10/10).

Dengan di fasilitasi Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional) rakor tersebut mengundang Sekretariat TKPSA WS yang berada di 37 Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai (BBWS/BWS) dan Balai PSDA - Dinas PSDA/PU.

Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk berbagi pengalaman dan informasi serta peningkatan kinerja sekretariat di dalam memfasilitasi tugas dan fungsi anggota wadah koordinasi pengelolaan SDA di wilayah sungai masing-masing.

Demikian hal tersebut disampaikan Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional, Ir. Adang Saf Ahmad, CES, saat menyampaikan sambutannya. Ia juga menambahkan, selain itu untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan rencana kerja dan rencana alokasi anggaran agar dapat meningkatkan kapasitas sekretariat dalam penyelenggaraan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi.

"Pentingnya acara ini juga dimaksudkan untuk keberlangsungan pelaksanaan tugas-tugas TKPSDA yang masih belum optimal. Ada beberapa TKPSDA WS yang sudah melaju ke depan, tetapi masih ada juga yang tertinggal dalam menyelesaikan tugas-tugasnya," ucapnya.

Adang menjelaskan, bahwa dalam acara ini nantinya ada penyampaian best practice terkait kinerja enam Sekretariat TK-PSDA WS yang diharapkan dapat memetakan progres kinerja masing-masing TK-PSDA WS.

"Sehingga dari hasil pemetaan tersebut dapat dirumuskan suatu metode yang tepat untuk membantu program pembinaan Sekretariat TK-PSDA WS oleh para pembina di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum," ungkapnya.

Penyampaian best practice terkait kinerja ini, menurut Adang, juga dapat menjadi titik tolak bagi sekretariat TKPSDA WS lainnya agar terdorong keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat TK-PSDA WS dalam memfasilitasi kinerja anggota wadah koordinasi di wilayah masing-masing.

Paling tidak ada sekitar 48 pengelola Sekretariat TKPSDA WS, baik TK-PSDA WS Lintas Provinsi, TKPSDA WS Strategis Nasional, maupun TKPSDA WS Lintas Kabupaten/kota yang mengikuti pertemuan yaang berlangsung selama tiga hari tersebut.

Berseri

Sementara itu, Kepala BBWS Bengawan Solo, Ir. Yudi Pratondo, MM, mengucapkan rasa terima kasihnya dengan dipilihnya Kota Solo sebagai kota penyelenggaraan Rakor antar pengelola Sekretariat TKPSDA WS.

"Selamat datang di Kota Solo yang BERSERI (Bersih, Sehat, Rapi, Indah) dan terima kasih kepada seluruh peserta yang berkenan hadir dalam acara rapat koordinasi antar Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai," katanya.

Yudi menyampaikan, bahwa koordinasi pengelolaan SDA di WS Bengawan Solo sangat penting dilakukan untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang terkait dengan pengelolaan SDA.

"Banyaknya pihak yang berkepentingan dengan sumber daya air dan luasnya cakupan WS Bengawan Solo menyebabkan perlunya koordinasi internal dan eksternal untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air," tegasnya.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber saya air yang menjadi kebutuhan dan keinginan stakeholder di WS Bengawan Solo, menurut Yudi, sampai saat ini dirasakan belum optimal. Sehingga perbedaan perespsi dan cara pandang dalam pelaksanaan pembangunan, seringkali diterima berbeda oleh masyarakat.

"Akibatnya diperlukan sebuah wadah koordinasi berupa TKPSDA yang diharapkan mampu menyatukan dan memperkuat institusi SDA, dan para pemangku kepentingan yang ada dengan memfasilitasi semua kepentingan, memanajemen konflik, mengkoordinasikan kerjasama pengembangan ekonomi dan pengelolaan lingkungan di WS Bengawan Solo," tambahnya.

Belum Optimal

Terkait dengan belum optimalnya kinerja beberpa Sekretariat TKPSDA WS, juga disampaikan narasumber dalam kegiatan tersebut. Kasubdit Kelembagaan, Dit. Bina Penatgunaan SDA - Ditjen SDA, Ir. Adi Pramudyo, MT, yang memaparkan materi tentang "Peningkatan Kinerja Sekretariat", menyampaikan, bahwa masih banyak TKPSDA WS terbentuk, namun pelaksanaan tugas dan fungsinya masih belum optimal.

"Terdapat beberapa TKPSDA WS yang telah maju dan berfungsi dengan baik, terutama yang berada di Pulau Jawa. Untuk yang di luar Pulau Jawa, memang masih belum dapat berjalan dengan optimal," katanya.

Adi Pramudyo, juga mengungkapkan, bahwa TKPSDA WS tersebut merupakan kegiatan wajib balai yang harus didukung oleh anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM), ruang kantor dan peralatan.

"Kalau semuanya bisa teralokasi dengan baik, maka seharusnya kegiatan TKPSDA WS bisa berjalan optimal. Inilah permasalahan yang harus menjadi perhatian kita bersama untuk dapat segera dicarikan solusinya," tuturnya.

Lebih lanjut Adi mengatakan, bahwa pada tahun 2015 nanti, direncanakan ada kegiatan untuk melakukan audiensi para anggota TKPSDA WS dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU).

"Mudah-mudahan acara tersebut nantinya bisa dilaksanakan. Pada kesempatan tersebutlah, bisa saja dikemukakan mengenai berbagai kendala yang dihadapi TKPSDA WS maupun sekretariatnya," paparnya.

Adi Pramudyo juga berpesan, agar TKPSDA WS bisa membahas hal-hal yang paling urgent, misalnya saja di Sungai Batanghari terkait dengan permasalahan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), yang hasil pembahasannya akan diusulkan untuk bisa diterbitkan dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres).

Indikator Kinerja

Pada hari kedua acara tersebut, juga sempat disampaikan pemaparan mengenai indikator penilaian kinerja Sekretariat TKPSDA WS, oleh narasumber lainnya, Ir. Imam Anshori, MT.

Menurut Imam, secara garis besar ada beberapa parameter penilaian kinerja Sekretariat TKPSDA WS berdasarkan tugas dan fungsinya, yaitu dari segi teknis dan substantif, serta dari segi ketatalaksanaan.

"Dari segi teknis dan substantif, ada sekitar delapan parameter yang bisa dijadikan tolok ukur penilaian kinerja TKPSDA WS, antara lain penyiapan materi sidang TKPSDA WS, penyiapan materi rapat teknis TKPSDA, penyiapan risalah/catatan sidang/rapat teknis dan pengelolaan naskah keputusan sidang/rapat teknis," katanya.

Sedangkan segi ketatalaksanaan, menurut Imam, paling tidak ada sekitar tujuh parameter yang bisa dijadikan ukuran penilaian kinerja TKPSDA WS, antara lain penyediaan alat kelengkapan rapat/persidangan, penyusunan program tahunan sekretariat, pengelolaan laporan administrasi keuangan, dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Berdasarkan parameter atau atribut tersebut, Imam Anshori, menyampaikan ada indikatornya masing-masing. Misalnya saja, untuk parameter atau atribut penyiapan materi sidang, materi rapat teknis dan risalah/catatan sidang/rapat teknis TKPSDA WS mempunyai indikator jumlah, kualitas, dan ketepatan waktu penyampaian.

Begitu juga untuk parameter atau atribut program tahunan sekretariat dan laporan administrasi keuangan mempunyai indikator, yaitu kualitas dan ketepatan waktu penyampaian.

Imam juga menyampaiakan, beberpa isu yang terkait dengan pengelolaan SDA yang masih relevan sebagai rencana kerja tahunan TKPSDA WS di masing-masing wilayah sungai.

"Misalnya saja mengenai rehabilitasi kerusakan lahan dan hutan di daerah tangkapan air waduk dan danau, perizinan penggunaan SDA, serta pencemaran air di sungai, danau, rawa dan waduk," ulasnya.

Isus lainnya, seperti kerusakan lingkungan sungai, danau dan waduk akibat kegiatan pertambangan dan permukiman, antisiapasi dampak kekeringan, serta peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir dan kekeringan.

Selain kedua narasumber tersebut, juga disampaikan pemaparan mengenai Sekretariat TKPSDA Bengawan Solo oleh Ir. Danang Baskoro, Sp.1, Sekretariat TKPSDA WS Mahakam oleh Ir. Mislan, dan Sekretariat TKPSDA WS Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau (MSBL) oleh Ir. Najamudin, MT.

Juga disampaikan pengalaman dari Sekretariat TKPSDA WS Ciliwung-Cisadane oleh Gemala Susanti, SP, MM, Sekretariat TKPSDA WS Cidanau-Ciujung-Cidurian oleh Ir. Heru Setyawan, M.Eng dan Sekretariat TKPSDA WS Citarum oleh Dr. Ruhimat.

Minimnya Dukungan

Dari hasil pemaparan dan diskusi yang dilaksanakan pada pertemuan Rakor antar Sekretariat TKPSDA WS ini dihasilkan beberapa kesimpulan, antara lain bahwa belum optimalnya TKPSDA WS, disebabkan antara lain masih minimnya dukungan anggaran, peralatan, SDM yang penuh waktu dan belum adanya ruang kantor sekretariat, serta Sekretariat TKPSDA WS masih dirangkap di Bidang/Seksi OP B/BWS.

Sedangkan untuk meningkatkan kinerja sekretariat diperlukan tindak lanjut, antara lain sinkronisasi program dan kegiatan, karena hal-hal yang telah dibahas di TKPSDA WS belum sinkron dengan kegiatan SKPD terkait, penyusunan program kerja lima tahunan, baik di TKPSDA WS maupun Sekretariat TKPSDA WS yang didetailkan menjadi program tahunan.

Juga diperlukan penyusunan program kerja TKPSDA WS yang tidak hanya fokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA WS, namun harus memperhatikan permasalahan utama yang ada di lokasi tersebut dan isu lintas sektoral.

Demikian pula agar pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA WS optimal, diperlukan petunjuk pelaksanaan (juklak) tugas dan fungsi TKPSDA WS sebagai acuan secretariat dalam memfasilitasi tugas dan fungsi TKPSDA WS, serta diperlukan Standar Biaya Khusus (SBK) yang dikeluarkan oleh pembina, mengingat sampai saat ini pemberian honor sidang anggota TKPSDA WS masih beragam.**tim


Foto Lainnya : 

Rakor Sekretari...
Rakor Sekretari...
Rakor Sekretari...
Rakor Sekretari...
Rakor Sekretari...
Rakor Sekretari...
Rakor Sekretari...
Rakor Sekretari...
Rakor Sekretari...
Rakor Sekretari...
Rakor Sekretari...
Rakor Sekretari...

Kebijakan PSDA Nasional

Counter Pengunjung

Hari ini380
Kemarin671
Minggu ini4321
Bulan ini16953
Total341906

Situs Terkait

Webmail

Iklan Layanan Masyarakat