Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagaimana juga dilansir beberapa media massa nasional, memerintahkan agar pelaku perusakan lingkungan yang menyebabkan bencana alam, seperti banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Garut - Jawa Barat, segera ditindak tegas.

“Penegakan hukum, ini yang paling penting. Karena tanpa ini, hutan, vegetasi, dan pohon akan terus digunduli. Saya perintahkan tindakan hukum dari Kapolri untuk para perusak lingkungan yang menyebabkan banjir bandang seperti yang terjadi di Garut ini. Tidak hanya di sini, saya kira di seluruh tanah air,” kata Presiden, seusai meninjau Rumah Sakit Umum Dokter Slamet di Kabupaten Garut, (29/9).

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) di hulu Sungai Cimanuk diperkirakan menjadi faktor utama penyebab bencana banjir bandang di Kabupaten Garut tersebut.

Terkait dengan hal itu, Jokowi menyebut tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sudah turun ke lapangan untuk meneliti kerusakan dan akan melakukan konservasi lahan di hulu DAS Cimanuk.

“Juga (akan dilakukan-red) penataan ruang yang betul agar vegetasi-vegatasi yang ada di atas itu tidak semuanya hilang dan gundul,” ungkap Presiden.

Presiden menegaskan, hingga saat ini Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) masih terus mencari para korban hilang yang diperkirakan sekitar 19 orang. Sementara itu, Kementerian Sosial menurut Jokowi, juga sudah bergerak untuk memberikan santunan bagi keluarga korban.

Demikian pula perbaikan infrastruktur dan sarana umum lainnya tak luput dari perhatian Pemerintah. Presiden menyebutkan, perbaikan tanggul dan penyediaan air bersih sudah juga langsung dikerjakan. Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga menyebutkan telah diputuskan bersama dengan pemerintah daerah untuk membangun dua rumah susun (rusun) yang nantinya dapat ditempati para pengungsi.

“Tadi saya bertanya ke Bupati Garut, apakah masyarakat menyetujui untuk tinggal di rusun ? Jawabannya setuju. Sedangkan realisasi pembangunannya menunggu usulan lokasi dari bupati," ungkapnya. Oleh karenanya, sudah diputuskan Pemerintah untuk melaksankan pembangunan secepat-cepatnya dua tower rusun yang nantinya bisa ditempati masyarakat korban bencana.

Dalam peninjauan tersebut, Presiden sempat bertemu dengan ratusan keluarga korban banjir di Kampung Cimacan, Desa Haurpanggung - Kecamatan Tarogong Kidul. Presiden menyerahkan paket alat tulis dan seragam sekolah untuk anak korban banir serta peralatan rumah tangga dan kebutuhan pokok lainnya.

Pembangunan Rusun

Terkait dengan pembangunan dua tower rumah susun (rusun) untuk korban banjir bandang Garut, Jawa Barat, menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dr. Ir. M. Basoeki Hadimuljono, M.Sc, untuk proses pembangunannya diperkirakan akan berlangsung selama 6 (enam) bulan dan di harapkan terealisasi pada tahun 2017.

“Satu tower rusun menelan biaya Rp. 25 miliar. Kita akan masukkan tender ini ke tender dini sekitar bulan Oktober tahun ini. Kalau untuk anggarannya akan masuk di anggaran 2017 nanti. Tower-nya sendiri nantinya akan 5 (lima) lantai,” terang Basoeki, saat menemani Presiden Joko Widodo di lokasi pengungsian.

Meski begitu, kepastian lokasinya masih menunggu keputusan Pemerintah Kabupaten Garut. Lokasi yang di tawarkan, antara lain Blok Margawati, Blok Cimurah, Blok Kopi Lombong, Blok Sayang Kaak, dan Blok Cileutik.

“Untuk teknis kepemilikannya nanti akan diupayakan diberikan gratis bagi masyarakat dan bila memungkinakan akan menjadi hak milik. Namun, untuk pengelolaannya nantinya akan dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Garut,” terang Basuki.

Sampai dengan akhir September 2016, telah tercatat sebanyak 168 Kepala Keluarga (KK) diketahui terkena dampak banjir bandang secara langsung. Sebagian dari mereka sudah menempati dua rusun yang disediakan.

Sementara itu Gubernur Jabar, Dr. (H.C.) H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si menambahkan, warga korban banjir bandang Garut yang telah menempati rusun di Desa Mangkurakyat - Kecamatan Cilawu, tercatat 259 jiwa dan menempati 60 unit dari 98 unit yang tersedia.

Namun demikian, korban banjir di Kampung Bojong Sudika Indah, Desa Haurpanggung - Kecamatan Tarogong Kidul, masih bertahan di pengungsian. Menurut warga setempat, Ade Komara (50), masih banyak korban banjir yang belum tahun rencana relokasi ke rusun. “Kalau pemerintah meminta pindah ke rusun, kami tidak akan menolak,” imbuhnya.

Alokasi Dana

Untuk penanganan pasca banjir bandang tersebut, Pemkab Garut kesulitan untuk mencarikan alokasi anggarannya. Padahal, sebelum terjadinya bencana alam tersebut, Pemkab Garut telah mengalami defisit anggaran.

“Sebelum banjir bandang, kami sudah melakukan pencatatan anggaran dan pinjam pada bank untuk menutupi defisit anggaran Rp. 324 miliar hingga akhir tahun ini. Dengan adanya banjir bandang, kami harus melakukan penyesuaian ulang di antara minimnya anggaran,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, H. Iman Alirahman, SH, M.Si, di Garut, Kamis (29/9).

Saat ini penanganan banjir bandang Kabupaten Garut memasuki tanggap darurat tahap kedua, mulai 28 September hingga 3 Oktober 2016. Jika tidak diperpanjang, maka tahap pemulihan bisa langsung di mulai pada 4 Oktober 2016.

“Untuk tanggap darurat s udah kami sediakan dana Rp. 500 juta guna membiayai pencarian korban dan penyelamatan pengungsi. Namun, untuk pemulihan pasca bencana, kami masih kebingunan karena anggaran yang ada sangat terbatas,” kata Iman.

Lebih lanjut Iman mengatakan, pada masa pemulihan sambil menunggu pembangunan rusun bagi pengungsi, Pemkab Garut wajib memberi jaminan hidup Rp. 10.000 per orang per hari selama enam bulan. Dengan jumlah pengungsi yang diperkirakan 2.525 orang, maka dibutuhkan Rp. 25,25 juta per hari atau sekitar Rp. 4,5 miliar selama enam bulan. “Jumlahnya akan semakin tinggi jika memperhitungkan biaya kesehatan yang dibutuhkan pengungsi,” ujar Iman.

Ia juga berupaya mencari dana untuk membekali pengungsi menyesuaikan hidup di daerah baru. “Kami berharap Dana Alokasi Umum (DAU) yang di tahan Rp. 81 miliar per bulan segera diberikan. Kami yakin hal itu sangat membantu mengatasi masalah pendanaan,” katanya.

Sementara itu, pencarian korban tahap dua yang dilakukan tim SAR gabungan belum membuahkan hasil. Jumlah korban tewas tercatat 34 orang dan 19 korban lain masih hilang.**tim

 


Foto Lainnya : 

Presiden Instru...
Presiden Instru...
Presiden Instru...
Presiden Instru...
Presiden Instru...
Presiden Instru...
Presiden Instru...
Presiden Instru...
Presiden Instru...

Kebijakan PSDA Nasional

Counter Pengunjung

Hari ini386
Kemarin671
Minggu ini4327
Bulan ini16959
Total341912

Situs Terkait

Webmail

Iklan Layanan Masyarakat