Bengawan Solo yang merupakan salah satu sungai di Indonesia yang melintasi dua provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur, berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air di wajibkan untuk membentuk wadah koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).

Karena itulah, Dinas Pengelolaan SDA (PSDA) Provinsi Jawa Tengah telah merintisnya dan membentuk tim untuk menyeleksi anggota wadah koordinasi tersebut yang dalam hal ini bernama Tim Koordinasi Pengelolaan SDA Wilayah Sungai (TKPSDA-WS) Bengawan Solo.

Setelah dilaksanakan penyeleksian keanggotaan TKPSDA WS Bengawan Solo yang melintasi sekitar 20 kabupaten/kota, maka ditetapkan sebanyak 64 calon anggota anggota, yang masing-masing terdiri dari 32 calon anggota dari unsur pemerintah daerah dan 32 berasal dari Organisasi Non Pemerintah (Ornop).

Pembekalan

Terbentuknya wadah koordinasi pengelolaan SDA di tingkat WS yang diberi nama TKPSDA, menurut Sekretaris Dewan SDA Nasional (DSDAN), Ir. Imam Anshori, MT adalah langkah awal untuk mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor di wilayah administrasi provinsi, kabupaten/kota, dan para pemilik kepentingan SDA.


Imam Anshori menyatakan, pembentukan wadah tersebut dalam rangka membangun keterpaduan program kegiatan untuk lebih mendayagunakan dan menjaga kelangsungan fungsi air dan sumber air. Koordinasi yang nantinya akan dilaksanakan pun sifatnya unik. Menurut Imam, sebagai kebutuhan yang harus diwujudkan seperti halnya dengan air, dalam beberapa kesempatan lain ternyata koordinasi sangat sulit diwujudkan.

“Oleh karena itu, kita harus menyamakan persepsi atas semua ketentuan yang menjadi landasan pengelolaan SDA sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” ucapnya, yang mewakili Direktur Jenderal SDA – Dep. PU dalam acara “Pembekalan Calon Anggota TKPSDA WS Bengawan Solo” di Solo – Jawa Tengah (18-19/12/08). Imam Anshori mengharapkan, ketika proses seleksi calon anggota TKPSDA WS Bengawan Solo sudah selesai, maka dapat segera berperan aktif dan difungsikan. Dengan begitu pengelolaan SDA, khususnya WS Bengawan Solo akan lebih baik lagi ke depan.

“Meskipun saat ini masih membahas rancangan atau konsep PSDA WS Bengawan Solo, hal tersebut amat penting dilaksanakan untuk mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang. Peran dari sekretariat yang akan memfasilitasi kegiatan itu juga sangat penting,” katanya. Melalui wadah dan proses koordinasi ini, semua komponen yang terlibat diharapkan dapat senantiasa bekerjasama untuk membangun konsensus dalam upaya menghasilkan kesamaan tujuan, pendapat, keputusan dan produk-produk kebijakan ditingkat wilayah yang akan menguntungkan semua pihak.

“Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang, khususnya dalam kegiatan pengeloalan SDA. Sehingga hasilnya akan menjadi sumbangan bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya di WS Bengawan Solo,” harap Imam.

Ketat

Pada acara tersebut, Sekretaris DSDAN juga berkesempatan menyampaikan paparannya. Dalam penjelasannya, Imam Anshori mengatakan, bahwa air sangat berperan dalam kehidupan. Lewat asas Tugas Pembantuan (TP) ataupun dekonsentrasi yang telah dilaksanakan Pemerintah, diharapkan PSDA dapat terkelola dengan lebih baik lagi.

“Kalau dekon, adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah provinsi yang sifatnya software atau pengaturan. Seperti perizinan ataupun pengawasan,” katanya.

Sedang TP, merupakan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah, baik itu provinsi ataupun pemerintah kabupaten/kota yang bersifat hardware dan tahunan.

Umpamanya saja, mengenai TP kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (O&P) jaringan irigasi yang disesuaikan dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing. Dimana yang lintas provinsi menjadi wewenang Pusat, lintas kabupaten/kota tanggung jawab provinsi, dan irigasi pada satu kabupaten/kota menjadi wewenang kabupaten/kota yang bersangkutan.

Tentang perizinan, menurut Imam Anshori, UU SDA telah memberi persyaratan yang ketat ketika ada pihak-pihak non pemerintah yang ingin melakukannya untuk kebutuhan usaha tertentu.

Sedang TP, merupakan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah, baik itu provinsi ataupun pemerintah kabupaten/kota yang bersifat hardware dan tahunan.

Umpamanya saja, mengenai TP kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (O&P) jaringan irigasi yang disesuaikan dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing. Dimana yang lintas provinsi menjadi wewenang Pusat, lintas kabupaten/kota tanggung jawab provinsi, dan irigasi pada satu kabupaten/kota menjadi wewenang kabupaten/kota yang bersangkutan.

Tentang perizinan, menurut Imam Anshori, UU SDA telah memberi persyaratan yang ketat ketika ada pihak-pihak non pemerintah yang ingin melakukannya untuk kebutuhan usaha tertentu.“Hal tersebut perlu izin dari pemerintah dan tergantung pada sumber airnya. Lokasinya ada di WS mana, karena terkait dengan pembagian wewenang dan tidak boleh meliputi seluruh sumber air pada WS yang terkait,” jelas Imam.

Pemberian perizinan ini juga harus berdasarkan rencana pengalokasian dan neraca airnya serta pengusaha juga harus memaparkan rencana usahanya melalui konsultasi publik. Dan apabila publik tidak menghendaki, berarti belum bisa dikeluarkan izinnya.*

Kebijakan PSDA Nasional

Counter Pengunjung

Hari ini380
Kemarin467
Minggu ini3079
Bulan ini11813
Total376663

Situs Terkait

Webmail

Iklan Layanan Masyarakat