Setelah membuat draft rancangan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (KN-SDA) dengan nara sumber Prof. R.W Triweko (Universitas Parahyangan Bandung) dan Ir. M. Napitupulu, Dipl. HE (Kemitraan Air Indonesia-KAI), atas inisiasi Sekretariat Dewan SDA Nasional (DSDAN)  dilaksanakan lokakarya untuk penyempurnaan draft tersebut di Jakarta Desember 2008 lalu. Lokakarya yang dihadiri calon anggota DSDAN, baik unsur non pemerintah maupun perwakilan dari instansi Pemerintahan yang terkait dengan SDA ini, mendapat sambutan yang cukup baik dari para peserta. Mereka bersemangat untuk memberikan masukan-masukan dan usulannya.

Bengawan Solo yang merupakan salah satu sungai di Indonesia yang melintasi dua provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur, berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air di wajibkan untuk membentuk wadah koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).

Karena itulah, Dinas Pengelolaan SDA (PSDA) Provinsi Jawa Tengah telah merintisnya dan membentuk tim untuk menyeleksi anggota wadah koordinasi tersebut yang dalam hal ini bernama Tim Koordinasi Pengelolaan SDA Wilayah Sungai (TKPSDA-WS) Bengawan Solo.

Padahal, para calon anggota tersebut, hingga Januari 2009 masih tetap menunggu penetapan personil keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDA-N) oleh Presiden RI.

Pembahasan Awal

Dalam sambutan pembukaan acara tersebut, Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) – Departemen Pekerjaan Umum (PU), Ir. Iwan Nursyirwan Diar, Dipl. HE menyatakan, hari ini belum bisa dikatakan sidang, tetapi merupakan awal dari pada sidang DSDAN.

“Sebenarnya hingga saat ini kita sedang menunggu Keputusan Presiden mengenai keanggotaan DSDAN ini. Dari Pemerintah dan non pemerintah masing-masing sebanyak 22 orang,” katanya.

Untuk keanggotaan DSDAN dari unsur Pemerintah, terdiri dari 16 Menteri ditambah enam gubernur yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Masing-masing, dua gubernur mewakili wilayah barat, tengah dan timur Indonesia.

Kemudian sisanya 22 orang adalah dari unsur non pemerintah yang terdiri dari asosiasi profesi, organisasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terkait dengan SDA. Iwan Nursyirwan menyampaikan, bahwa sebelumnya untuk anggota dari unsure non Pemerintah sudah diajukan dengan mencantumkan Ketua-Ketua Umum-nya saja. Tanpa menyebutkan nama-nama orangnya.

“Dengan tanpa menyebutkan nama-nama orangnya dari unsur non Pemerintah ini, tidak diperkenankan Sekretariat Negara. Karena dalam Keppres nantinya harus disebutkan nama-namanya dan akan mewakil siapa,” jelas Iwan.Oleh karena itu, kemudian Ditjen SDA kembali menyusulkan nama-nama yang bersangkutan beserta nama asosiasi, organisasi maupun LSM-nya. “Sehingga kalau pada saat Keppres tersebut telah ditandatangani Presiden, maka resmilah keanggotaan DSDAN,” ungkap Iwan.
Setelah keanggotaan DSDAN ditetapkan Presiden, menurut Iwan, tentunya harus dilakukan sidang perdana DSDAN. Dalam sidang itu nantinya, harus jelas apa yang akan dibahas.

“Untuk itu, pada hari ini kita coba hal-hal yang mungkin perlu kita bahas pada awal sidang nantinya, yaitu kebijakan nasional SDA yang draftnya telah disiapkan oleh tim kecil,” kata Dirjen SDA.

Lebih lanjut Iwan menjelaskan, bahwa kebijakan nasional SDA harus segera disusun dan tidak bisa menunggu lebih lama. Pasalnya, kalau tidak segera terjaga kelestariannya, air yang menjadi sumber kehidupan ini, dikhawatirkan menjadi bermasalah pada masa-masa mendatang.
“Pembahasan awal ini juga sudah disetujui oleh Menteri PU, selaku Ketua Harian Tim Pengarah dari Dewan SDAN, supaya kita bisa menjadi lebih cepat bergerak,” ucap Iwan Nursyirwan.Iwan menuturkan, bahwa Kebijakan Nasional SDA ini nantinya akan merupakan dokumen resmi yang menjadi acuan didalam penyusunan kebijakan SDA di masa-masa mendatang.

“Kebijakan Nasional SDA ini juga nantinya akan menjadi payung dari pada kebijakan-kebijakan SDA di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan tingkat Wilayah Sungai (WS),” ungkap Dirjen SDA.

Koordinasi

Sementara itu dalam laporannya, Sekretaris DSDAN, Ir. Imam Anshori, MT mengingatkan kembali, bahwa UU No. 7 tahuan 2004 tentang Sumber Daya Air, khususnya pada Pasal 14, pada intinya menyebutkan koordinasi pada tingkat nasional dibidang SDA dilakukan oleh DSDAN yang dibentuk oleh Pemerintah.
“Keanggotaan DSDAN ini terdiri atas unsur Pemerintah dan non pemerintah dalam jumlah yang seimbang, atas dasar prinsip keterwakilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 86,” ujar Imam.

Sebagai tindak lajut pelaksanaan pasal 86 ayat 4 dari UU SDA tersebut, menurut Imama, kemudian diterbitkan Peraturan Presiden No. 12 tahun 2008 tentang Dewan SDA yang mengatur susunan organisasi dan tata kerja wadah koordinasi SDA.

“Dalam Perpres tersebut dinyatakan bahwa Dewan SDA Nasional mempunyai tugas menyusun dan merumuskan kebijakan nasional dan strategi pengelolaan SDA, serta memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk penetapan WS sebagai satuan wilayah pengelolaan SDA dan Cekungan Air Tanah,” jelasnya.

Kemudian memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tidak lanjut penetapan WS dan CAT, mengusulkan perubahan atas penetapan WS dan CAT, serta menyusun dan merumuskan kebijakan pengolahan sistem informasi hidrologi, hidrometrologi dan hidrogeologi pada tingkat nasional.Disamping itu DSDAN melaksanakan koordinasi pengelolaan SDA melalui konsultasi dengan para pihak terkait guna membangun keterpaduan dan pengintegrasian kebijakan serta pencapaian kesepahaman dan keselarasan kepentingan antar sektor, wilayah dan antar pemilik kepentingan.

DSDAN juga melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan nasional pengelolaan SDA, konsultasi kepada pihak terkait guna pemberian pertimbangan dan penetapan WS dan CAT, konsultasi dengan pihak terkait guna keperpaduan kebijakan informasi hidrologi, hidrometroplogi dan hidrigelogi, serta pemantauan dan evaluasi perencanaan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometrologi dan hidrogeologi pada tingkat nasional.

Dalam Perpres tahun 2008 tersebut, menurut Imam, juga disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Dewan SDA Nasional perlu didukung oleh sebuah Sekretariat Dewan.

“Sehubungan dengan hal itu, Menteri PU selaku Ketua Harian Tim Koordinasi Pengelolaan DSDAN telah membentuk Sekretariat DSDAN melalui Peraturan Menteri Nomor 11 tahun 2008,” jelas Imam.

Tugas Skretariat DSDAN adalah mendukung tugas dan fungsi DSDAN, memfasilitasi tenaga ahli atau pakar dan nara sumber, pnyelenggaraan administrasi kesekretariatan, dan memfasilitasi penyelengaraan pemilihan anggota dewan atas unsure non pemerintah pada masa bakti dewan berikutnya.

“Sekretariat ini mempunyai visi sebagai inisiator, fasilitator dan sekaligus menjadi motor untuk membangun sinergi antarstakeholder dalam pengelolaan SDA,” kata Imam.**

Kebijakan PSDA Nasional

Counter Pengunjung

Hari ini386
Kemarin602
Minggu ini2066
Bulan ini10800
Total375650

Situs Terkait

Webmail

Iklan Layanan Masyarakat