Dengan mengundang seluruh Calon Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional), baik dari unsur Pemerintah maupun non-Pemerintah, draft rancangan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air terus disempurnakan.

Rapat yang dibuka oleh Ir. Hafil Widianto, MM – Asisten Deputi Urusan Infrastruktur SDA yang merupakan wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian didampingi Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional, Ir. Imam Anshori, MT berlangsung di Hotel Salak Bogor (1-3/4) dan dilaksanakan secara marathon hingga malam hari.

Dalam penjelasannya, Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional, Imam Anshori menyatakan, bahwa dirinya akan kembali menjelaskan draft KN-SDA sesuai agenda yang telah disepakati sebelumnya.

”Kami mencoba menjelaskan apa itu Kebijakan Nasional dan bagaimana kedudukan Kebijakan Nasional itu. Sebagai referensi, kami bagikan beberapa contoh ”National Water Policy” dari berbagai negara seperti Bhutan, Bangladesh, India dan Thailand,” katanya. Penjelasan tersebut diperlukan, karena masih adanya anggapan bahwa draft KN-SDA yang telah dilokakaryakan dan disusun ini telah mati suri. Padahal, draft naskah ini masih relevan untuk di bawa sebagai bekal Panitia Khusus yang akan dibentuk Dewan SDA Nasional nantinya.

”Sehingga nantinya Panitia Khusus yang akan dibentuk Dewan SDA Nasional tidak berangkat dan membahasnya dari kertas putih semata. Draft ini bisa dijadikan bekal dalam penyusunannya,” jelas Imam.

Peraturan Pemerintah

Sementara mengenai Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, menurut Imam, PP yang akan menjadi turunannya sekitar 10 buah.
”PP yang sudah lahir pertama kali yang berkaitan dengan Air Minum, yang kedua PP Irigasi dan ketiga PP Pengelolaan SDA yang berbarengan dengan PP Air Tanah,” papar Imam.

Adapun PP yang masih ditunggu, Imam Anshori menuturkan, adalah PP tentang Waduk dan Bendungan, PP Sungai dan Danau, serta PP tentang Rawa, dan berikutnya PP tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

”Hanya saja, untuk PP tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pencemaran Air dipandang oleh rekan-rekan yang ada di Kementerian LH, bahwa PP yang ada masih cukup memadai, sehingga hingga hari ini masih digunakan PP yang ada,” ungkap Imam.

Sedangkan PP lain yang juga masih digarap adalah PP tentang Hak Guna Air. PP ini sangat sensitif, menurut Imam Anshori, hak guna air bukanlah hak memiliki air, akan tetapi hak untuk menggunakan air.

”Itu semua adalah beberapa PP yang masih perlu diatur lebih lanjut dan perlu juga dilahirkan. Lalu apakah sementara PP itu belum ada, kemudian KN-SDA ini masih harus menunggu ?” tanya Imam.

Menurut Imam, sebaiknya dalam penyusunan KN-SDA tersebut tidak perlu menunggu PP tersebut lahir terlebih dahulu. Pasalnya, amanatnya terpisah dan tidak ada dalam UU No. 7 tahun 2004 tentang SDA yang memberikan amanat Kebijakan Nasional ini berdasarkan PP ini.

”Hal tersebut tidak ada. Jadi tidak ada aral yang menyebabkan KN-SDA ini tidak segera dilahirkan. KN-SDA ini adalah sesuatu yang sangat g sangat g sangat urgent. Justru dengan KN-SDA ini akan bisa memberikan warna dalam substansi dari PP yang sedang disusun tadi,” ucapnya.

Selain membahas draft KN-SDA, dalam rapat yang difasilitasi oleh Sekretariat Dewan SDA Nasional tersebut, juga membahas draft rancangan Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengembailan Keputusan.

Dengan menyisir pasal per pasal, dan berbagai masukan oleh para peserta rapat, draft yang penyusunannya diprakarsai oleh Sekretariat Dewan SDA Nasional, juga lebih disempurnakan.

Keppres

Dalam kesempatan tersebut, calon anggota Dewan SDA Nasional yang hadir khususnya dari unsur non-Pemerintah, juga telah menerima salinan Surat Keputusan Presiden RI No. 6 tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan SDA Nasional, tertanggal 27 Maret 2009. Sedangkan calon anggota Dewan SDA Nasional dari unsur Pemerintah yang merupakan instansi terkait dengan pengelolaan SDA, salinan Keppres tersebut telah dikirimkan langsung ke alamatnya masing-masing oleh Sekretariat Kabinet RI.
Berdasarkan Keppres No.6 tahun 2009 yang menyebutkan Kementerian, nama dan organisasi yang diwakilinya, maka sudah resmilah calon anggota menjadi anggota Dewan SDA Nasional yang telah beberapa bulan dinantikan.

Tinggal kita berharap, agar para anggota Dewan SDA Nasional dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi pikiran dan tenaganya melalui koordinasi antar stakeholder, sehingga pengelolaan SDA ke depan akan lebih baik lagi. **

Kebijakan PSDA Nasional

Counter Pengunjung

Hari ini719
Kemarin1196
Minggu ini4016
Bulan ini12621
Total357795

Situs Terkait

Webmail

Iklan Layanan Masyarakat