Dalam lanjutan pembahasan naskah rancangan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Jaknas SDA), rapat Tim Kecil Panitia Khusus (Pansus) Penyusunan Jaknas SDA – Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional) yang dikoordinasikan oleh Sekrtaris Pansus, Ir. Hafil Widiyanto dan Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional, Ir. Imam Anshori, MT terus berupaya untuk menyempurnakan rancangan tersebut, di Wisma Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jakarta (5/10).

Penyempurnaan itu dilaksanakan berdasarkan masukan-maskan dan kesepakatan dari Rapat Pansus yang berlangsung sebelumnya. Misalnya, dalam pendahuluan, dimasukkan uraian mengenai tugas dan fungsi Dewan SDA Nasional disesuaikan dengan yang tertulis dalam Pasal 6 Peraturan Presiden (Perpres) 12 tahun 2008 tentang Dewan SDA.

Kemudian juga memasukkan uraian mengenai permasalahan besar dalam SDA dikarenakan belum adanya pola pengelolaan SDA, kerusakan catchment area, dan konservasi SDA yang perlu menjadi perhatian utama.

Juga perlu diuraikan kedudukan Jaknas SDA dalam sistem perencanaan pembangunan nasional seperti dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional.

Dengan demikian Jaknas SDA yang akan disusun tersebut dapat dijadikan acuan bagi masing-masing sektor dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan juga bagi kebijakan SDA di provinsi.

Selain itu juga perlu dijelaskan posisi Jaknas SDA dalam pengelolaan SDA. Sebagaimana diketahui bahwa Jaknas SDA tersebut disusun berdasarkan amanat UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan SDA dan PP No. 43 tahun 2008 tentang Air Tanah.

Dari peraturan-peraturan tersebut kemudian di amanatkan untuk menyusun Jaknas SDA, Pola Pengelolaan SDA dan Strategi Pengelolaan SDA.Perlu juga dijelaskan dalam rancangan Jaknas SDA mengenai sistematikanya agar lebih dapat dipahami dan dimengerti oleh seluruh stakeholder untuk dapat mengimplementasikannya di lapangan.

Sementara mengenai policy statement disarankan dapat disesuaikan dengan spesifikasi wilayah atau sektor dan hal tersebut harus masuk dalam analisis permasalahan masing-masing. Misalnya saja, mengenai pencemaran air nantinya akan diselesaikan dengan kebijakan seperti apa, dimana spesifikasinya, dan seterusnya.**

Kebijakan PSDA Nasional

Counter Pengunjung

Hari ini8
Kemarin583
Minggu ini8
Bulan ini17164
Total342117

Situs Terkait

Webmail

Iklan Layanan Masyarakat