Setelah membuat draft rancangan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (KN-SDA) dengan nara sumber Prof. R.W Triweko (Universitas Parahyangan Bandung) dan Ir. M. Napitupulu, Dipl. HE (Kemitraan Air Indonesia-KAI), atas inisiasi Sekretariat Dewan SDA Nasional (DSDAN)  dilaksanakan lokakarya untuk penyempurnaan draft tersebut di Jakarta Desember 2008 lalu. Lokakarya yang dihadiri calon anggota DSDAN, baik unsur non pemerintah maupun perwakilan dari instansi Pemerintahan yang terkait dengan SDA ini, mendapat sambutan yang cukup baik dari para peserta. Mereka bersemangat untuk memberikan masukan-masukan dan usulannya.

Selanjutnya ...

Bengawan Solo yang merupakan salah satu sungai di Indonesia yang melintasi dua provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur, berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air di wajibkan untuk membentuk wadah koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).

Karena itulah, Dinas Pengelolaan SDA (PSDA) Provinsi Jawa Tengah telah merintisnya dan membentuk tim untuk menyeleksi anggota wadah koordinasi tersebut yang dalam hal ini bernama Tim Koordinasi Pengelolaan SDA Wilayah Sungai (TKPSDA-WS) Bengawan Solo.

Selanjutnya ...

Meskipun masih menunggu penetapan personil keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDA-N) oleh Presiden RI, Sekretariat DSDA-N telah melakukan langkah awal guna menunjang kinerja DSDA-N nantinya. Salah satu diantaranya adalah memfasilitasi pembuatan rancangan kebijakan nasional SDA ke depan.

Atas inisiasi Sekretariat DSDAN rapat pembahasan rancangan kebijakan nasional SDA ini, telah dilakukan beberapa kali dengan nara sumber Prof. R.W Triweko dan Ir. M. Napitupulu, Dipl. HE.

Dalam rapat-rapat tersebut telah mengundang beberapa instansi, asosiasi dan organisasasi yang terkait dengan air untuk mendapatkan masukan-masukan di dalam merumuskan kebijakan nasional SDA nantinya..Pada pertemuan rapat pembahasan (9/12) sebelum dilaksanakannya lokakarya yang akan mengundang utusan calon anggota DSDA-N, nara sumber mencoba menyampaikan hasil-hasil pembahasan dan kesepakatan sebelumnya.

Misalnya saja dijelaskan, bahwa rancangan kebijakan nasional SDA 2009-2025 terdiri dari pendahuluan, permasalahan, tantangan ke depan, visi dan misi, kebijakan dan strategi, dan penutup. Rancangan ini juga disertai lampiran berupa matriks kebijakan nasional SDA.

Nara sumber juga menjelaskan, bahwa kebijakan pengelolaan SDA merupakan perangkat yang sangat penting untuk dapat dijadikan landasan dalam pengelolaan SDA, sehingga perlu ditetapkan pada tingkat nasional. Lebih lanjut nara sumber menyampaikan, bahwa sebagai negara kepulauan yang terdiri dari lebih 13 ribu pulau besar dan kecil, Indonesia menghadapi permasalahan yang unik dalam pengelolaan SDA.

Selanjutnya ...

Kebijakan PSDA Nasional

Counter Pengunjung

Hari ini379
Kemarin671
Minggu ini4320
Bulan ini16952
Total341905

Situs Terkait

Webmail

Iklan Layanan Masyarakat