Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengambil langkah proaktif dalam mengantisipasi potensi krisis air melalui Rapat Koordinasi Strategi Mitigasi dan Penanggulangan Dampak Musim Kemarau Panjang Tahun 2026. Kegiatan ini diselenggarakan pada Senin (13/4) di Gedung SDA, Jakarta, secara hybrid baik luring maupun daring melalui Zoom Meeting.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat ketahanan air nasional melalui penyusunan strategi mitigasi serta peningkatan koordinasi antarinstansi dalam menghadapi potensi kemarau panjang tahun 2026.
Menteri Pekerjaan Umum yang diwakili oleh Plh. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Adenan Rasyid dalam sambutannya menyampaikan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan melalui langkah mitigasi yang terencana, terukur, dan terintegrasi, mengingat kemarau tahun 2026 diprediksi datang lebih awal dan berlangsung lebih lama.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, di antaranya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta kementerian dan lembaga terkait.
”Bahwa fenomena El Nino diperkirakan terjadi bersamaan dengan musim kemarau tahun 2026, khususnya pada bulan Juli, dengan intensitas lemah hingga moderat dan peluang sebesar 50–80%. Kondisi ini berpotensi menyebabkan musim kemarau yang lebih kering dibandingkan rata-rata klimatologis di Indonesia” ujar Teuku Faisal Fathani, selaku Kepala BMKG.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi yang terbagi ke dalam dua sesi utama. Sesi pertama dipandu oleh Direktur Bina Teknik SDA sebagai moderator, dengan menghadirkan Prof. Dr. Erma Yulihastin dari BRIN yang membahas dinamika atmosfer pada musim kemarau 2026. Paparan dilanjutkan oleh Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG terkait strategi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), serta Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB yang menyampaikan manajemen risiko kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sesi kedua dipandu oleh Kepala Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional. Pada sesi ini, Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian memaparkan tata kelola lahan untuk menjaga produksi pangan. Kegiatan kemudian ditutup dengan paparan Plh. Direktur Jenderal Sumber Daya Air mengenai strategi pengelolaan sumber daya air Kementerian PU sekaligus perumusan rekomendasi rapat.
Diskusi interaktif yang berlangsung bertujuan menghasilkan langkah operasional yang konkret di lapangan. Selain para narasumber, kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri PU, jajaran pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian PU, serta para pimpinan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) dari seluruh Indonesia.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terwujud pengelolaan sumber daya air yang lebih optimal melalui kolaborasi antarinstansi, serta tersusunnya langkah mitigasi dan penanggulangan kekeringan yang efektif dan tepat sasaran dalam menghadapi kemarau panjang tahun 2026.
