loading...

Rekomendasi Pendayagunaan Sumber Daya Air di Kawasan Gambut termasuk diantaranya peningkatan pemahaman mengenai ekosistem gambut, pembagian peran dalam dalam pengelolaan kawasan gambut, serta penguatan kebijakan dan regulasi terkait perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Rekomendasi Terkait Satu Tarif Dasar Air Minum termasuk diantaranya penetapan tarif air minum oleh Pemerintah Pusat sampai mencapai tingkat pemulihan biaya penuh dan target layanan yang ditetapkan dalam SDGs, pengaturan subsidi dan kontra subsidi apabila diterapkan satu tarif, pembentukan lembaga yang menjalankan fungsi regulator, dan penyesuaian Peraturan Perundang-undangan terkait penetapan satu tarif air minum.

Rekomendasi Alternatif Pembiayaan untuk Pembangunan dan Keberlanjutan Pengelolaan Infrastruktur Sumber Daya Air menghasilkan beberapa rekomendasi prioritas, diantaranya penyiapan regulasi dan pedoman untuk menjamin kepastian hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum, pengintegrasian skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan pelaksanaan kajian dalam rangka identifikasi proyek.

Rekomendasi Pengembangan Energi Alternatif Tenaga Surya di Badan Air menghasilkan beberapa rekomendasi prioritas, diantaranya mendorong Pemerintah dalam percepatan penyediaan energi listrik dari energi baru dan terbarukan (EBT), menyediakan regulasi untuk pemanfaatan EBT, melakukan kajian spesifik dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan zonasi ruang badan air.

Rekomendasi Penanganan Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Maninjau meliputi penertiban KJA, pendayagunaan sumber daya air di Danau Maninjau, pemantauan kualitas air, operasi dan pemeliharaan dalam rangka pengendalian gulma, serta revitalisasi Danau Maninjau.

Rekomendasi Tinjauan Peran Sumur Resapan dan Lubang Biopori untuk Mitigasi Genangan termasuk diantaranya pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip zero delta Q; sosialisasi penerapan pembangunan biopori pada skala rumahan; penyusunan SNI untuk penerapan biopori; sosialisasi panduan dan pengawasan secara teknis dalam pembangunan sumur resapan dangkal; dan penetapan kebijakan, peraturan, serta standar pembangunan sumur resapan dalam.

Rekomendasi Pengelolaan Terpadu Air Permukaan dan Air Tanah meliputi penyiapan pengaturan pengelolaan sumber daya air di daerah bukan-CAT; pengaturan lebih lanjut tentang CAT lintas WS, CAT lepas pantai, dan CAT pulau-pulau kecil; pemulihan kondisi ideal siklus hidrologi untuk mengurangi mengurangi debit air yang terbuang ke laut; pengelolaan sumber daya air tanah dan air permukaan secara terpadu dan efektif; dan penerapan smart water management.

Rekomendasi Pelestarian Hutan dan Perlindungan Sumber Air meliputi perlindungan sumber air dengan pendekatan berbasis pulau dalam pemulihan lahan kritis, adaptasi kebijakan penentuan kecukupan luas hutan menurut DAS dan pulau, penyesuaian NPSK sebagai turunan pengaturan UU Cipta Kerja, meningkatkan konsistensi internalisasi Rencana Pengelolaan DAS dalam Rencana Pembangunan Daerah, penerapan IPTEK dalam pelestarian hutan dan perlindungan sumber air, serta peningkatan pemahaman dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Rekomendasi Permasalahan Waduk Bili-bili berisi rekomendasi agar kegiatan pertambangan untuk dihentikan dan dilakukan peninjauan kembali terhadap IUP yang telah terbit.

Rekomendasi Isu Strategis Hasil Sidang Pleno DSDAN meliputi rekomendasi strategi pengelolaan sumber daya air dalam mendukung peningkatan produksi pangan berkelanjutan, rekomendasi penanganan masalah pesisir/pantai, khususnya Pantai Utara Pulau Jawa, rekomendasi dukungan sumber daya air untuk program pengembangan food estate, dan rekomendasi pembangunan prasarana sumber daya air yang terdampak pandemi Covid-19.

Rekomendasi Isu Strategis Hasil Sidang Pleno DSDAN meliputi rekomendasi strategi pengelolaan sumber daya air dalam mendukung peningkatan produksi pangan berkelanjutan, rekomendasi penanganan masalah pesisir/pantai, khususnya Pantai Utara Pulau Jawa, rekomendasi dukungan sumber daya air untuk program pengembangan food estate, dan rekomendasi pembangunan prasarana sumber daya air yang terdampak pandemi Covid-19.

Rekomendasi terkait peran sumur resapan dan biopori sebagai upaya pengendalian genangan serta 2 (dua) poin penting terkait optimalisasi pemanfaatan air tanah yang membutuhkan tindak lanjut segera.

Rekomendasi untuk Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum meliputi tiga jenis rekomendasi berdasarkan waktu penyelesaian setiap kegiatan, yaitu secara mendesak, jangka pendek, dan jangka panjang.

Rekomendasi Isu Strategis Ketahanan Air termasuk diantaranya penyusunan strategi ketahanan air, pelaksanaan konservasi sumber daya air dan penanggulangan pencemaran badan air, upaya peningkatan akses masyarakat ke air minum, pemanfaatan potensi air tanah secara terkendali, antisipasi dampak perubahan iklim dan bencana terkait air, serta koordinasi pembangunan infrastruktur sumber daya air.

Rekomendasi Pedoman Penghitungan Indeks Ketahanan Air Nasional berisi pedoman penghitungan Indeks Ketahanan Air Nasional berdasarkan lima pilar pengelolaan sumber daya air di Indonesia, yaitu konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peran serta masyarakat, dan sistem informasi sumber daya air. Masing-masing pilar diberi pembobotan berdasarkan Analytical Hierarchy Process (AHP) karena pengelolaan sumber daya air di berbagai provinsi/daerah memiliki variasi dan urgensi yang beragam.

Rekomendasi Pengendalian Erosi dan Sedimentasi untuk Pelestarian Fungsi Waduk termasuk diantaranya memprioritaskan rehabilitasi hutan dan lahan, evaluasi data perencanaan waduk yang sedang dan akan dibangun, pengukuran volume efektif kolam waduk untuk melakukan revisi Pola Operasi Waduk, dan penyelenggaraan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.

Rekomendasi Perspektif Sumber Daya Air untuk Pengembangan Calon Ibu Kota Negara berisi rekomendasi untuk permasalahan di bidang konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peran serta masyarakat, sistem informasi sumber daya air, maupun di bidang lain yang relevan dengan kondisi Calon Ibu Kota Negara.

Akar penyebab masalah degradasi kondisi sungai berasal dari permasalahan lintas sektor dan lintas wilayah administratif, maka diperlukan penanganan penyelesaian masalah sungai yang bersifat antarsektor dan antarwilayah secara terpadu sebagai penerapan dari pengelolaan sumber daya air secara terpadu di tingkat wilayah sungai (integrated water resources management/IWRM at river basin level). Analisis permasalahan pengelolaan risiko banjir, kekeringan, dan pencemaran sungai dilakukan beserta alternatif solusinya sehingga didapatkan rekomendasi pengelolaan sungai.

Kondisi lahan rawa saat ini mendapat tekanan berbagai kepentingan sehingga mengancam keberadaannya. Ancaman tersebut berupa eksploitasi dan pendayagunaan lahan rawa secara berlebihan tanpa memperhatikan daya dukung lahan dan keaneka-ragaman hayati yang bernilai tinggi. Rekomendasi disusun tentang perlunya keterpaduan dan keseimbangan antara konservasi dan pendayagunaan lahan rawa untuk mendukung ketahanan pangan, mendukung kegiatan ekonomi, dan upaya perbaikan lingkungannya agar ekosistem dan kesatuan hidrologi gambut tetap terjaga.

Pengelolaan danau secara terpadu dan berkelanjutan menuntut sinergi komprehensif antara regulasi, kelembagaan, partisipasi publik, pendanaan, teknologi, dan aksi nyata berbagai pihak. Pendekatan ini bukan hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga mendukung ekonomi lokal dan mitigasi perubahan iklim. Penilaian dan analisis mengenai kondisi danau, termasuk isu-isu dan kepentingan yang berpengaruh dilakukan sebagai dasar perumusan rekomendasi.

Kompleksnya dampak kekeringan menuntut pendekatan multi bidang (multi disipliner) atau multi sektoral yang melibatkan banyak penyelenggara urusan pemerintahan. Pendekatan ini menjadi dasar perumusan langkah-langkah strategis dan taktis serta jangka pendek dan jangka panjang dalam menangani kekeringan yang meliputi pencegahan, penanggulangan, serta pemulihan yang bersifat sistematis, sinergis, dan kolaboratif yangmelibatkan pemerintah dan masyarakat.

Penjabaran permasalahan lintas negara pada pola pengelolaan sumber daya air wilayah Sungai Sesayap, wilayah Sungai Benanain, wilayah Sungai Noelmina, wilayah Sungai Einlanden-Digul-Bikuma, dan wilayah Sungai Mamberamo-Tami-Apauvar digunakan sebagai rekomendasi perumusan pola pengelolaan SDA WS lintas negara.

Rekomendasi penanganan dan penjabaran matrik masalah yang berkaitan dengan 8 (delapan) topik nasional meliputi pencapaian target surplus beras sepuluh juta ton pada Tahun 2014, pengurangan resiko kerugian akibat banjir, pencapaian target rehabilitasi hutan dan lahan kritis 2,5 juta ha, peningkatan pengelolaan sumber daya air di wilayah perbatasan antar negara, pencapaian target Milenium Development Goals (MDGs) di bidang penyediaan air minum, perbaikan kualitas air sungai yang melintasi kawasan perkotaan dan industri, peningkatan pemanfaatan energi terbarukan dari tenaga air, dan peningkatan transportasi sungai.

Rekomendasi penanganan dan penjabaran matrik masalah atas 5 (lima) topik nasional yang meliputi ketahanan air, keterpaduan pengelolaan sumber daya air, konservasi danau/waduk/embung/situ, pemberdayakan kearifan lokal untuk menyelamatkan sumber air, penambangan bahan galian di sungai.

Rekomendasi ini berisi penjabaran serta saran dan tindak lanjut dari lima isu strategis sumber daya air yang meliputi penanganan krisis air baik secara kuantitas maupun kualitas, akselerasi pemanfaatan sumber daya air untuk PLTA, penataan ulang kelembagaan terkait pengelolaan SDA, pengintegrasian urusan wajib lainnya yang menjadi amanat UU No. 7 Tahun 2004 ke dalam dokumen perencanaan daerah, dan pengintegraisan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pengelolaan SDA wilayah sungai.

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2024 menggantikan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2019 yang mengatur tentang keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dari unsur Pemerintah Pusat dan Nonpemerintah.

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 menggantikan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur tentang keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dari unsur perwakilan Pemerintah Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 mengatur tentang kebijakan nasional sumber daya air, yaitu arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air. Peraturan Presiden ini juga membahas mengenai kebijakan umum SDA, konservasi SDA, pemanfaatan SDA, pengendalian daya rusak air, serta sistem informasi SDA.

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2019 menggantikan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 yang mengatur tentang keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dari unsur perwakilan Pemerintah Daerah.

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2019 menggantikan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 yang mengatur tentang keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dari unsur Pemerintah Pusat dan Nonpemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 menggantikan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional yang mengatur susunan organisasi serta tata kerja dari Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2014 merupakan Perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air untuk mengefektifkan pola pengangkatan anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta meningkatkan kinerja Dewan Sumber Daya Air Nasional dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 mengatur secara singkat tentang susunan organisasi, keanggotaan, dan tata kerja dari Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 menggantikan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2009 yang mengatur tentang keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional.