Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 mengatur tentang Pengelolaan Sumber Daya Air yang dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan pembagian peran antara Pemerintah Pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lain (termasuk sektor swasta dan masyarakat).

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 mengatur tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air yang diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem. Pedoman dibuat sebagai dasar dalam mengelola air limbah dan menjaga mutu air yang dilakukan lintas sektor.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi yang mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sistem irigasi di Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, mendukung pembangunan pertanian, serta menjaga keberlanjutan sistem irigasi di seluruh wilayah. Perkumpulan petani pemakai air ditunjuk sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 mengatur tentang iuran pembayaran eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan yang dikenakan kepada badan hukum, badan sosial, dan perorangan yang memperoleh manfaat langsung dari tersedianya air sebagai hasil pembangunan prasarana pengairan baik untuk diusahakan sendiri atau yang akan diusahakan lebih lanjut untuk kepentingan pihak ketiga, yang penarikannya dilakukan oleh Perusahaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 mengatur tentang Tata Pengaturan Air. Pola untuk perlindungan, pengembangan, dan penggunaan air dan/atau sumber air yang didasarkan atas wilayah sungai, wewenang dan tanggung jawab ditetapkan untuk menjamin terselenggaranya tata pengaturan air secara nasional yang dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kepentingan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 mengatur tentang pengelolaan daerah aliran sungai dari hulu ke hilir secara utuh. Peraturan Pemerintah ini ditujukan untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan, dan mensinergikan Pengelolaan DAS dalam rangka meningkatkan Daya Dukung DAS.

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 menggantikan ketentuan yang mengatur mengenai Izin penggunaan air dan/atau sumber air untuk keperluan usaha yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982. Pengaturan pemberian izin dan alokasi air memastikan pemenuhan hak-hak masyarakat atas Air yang merupakan prioritas serta mencegah terjadinya konflik antar pengguna Sumber Daya Air.

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 mengatur tentang Sistem Penyediaan Air Minum yang dapat diselenggarakan oleh BUMN dan BUMD serta bekerjasama dengan badan usaha swasta. Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, serta transparansi, dan akuntabilitas. Penyelenggaraan SPAM meliputi pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM yang pelaksanaannya berlandaskan pada Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM dan Rencana Induk SPAM serta wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 mengatur tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air yang diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem. Pedoman dibuat sebagai dasar dalam mengelola air limbah dan menjaga mutu air yang dilakukan lintas sektor.

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 merupakan landasan hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan yang berkeadilan. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang rehabilitasi hutan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman; penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis; dan kegiatan reklamasi hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa. Peraturan Pemerintah ini mengatur pengelolaan rawa yang dilaksanakan berdasarkan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan, upaya pengembangan rawa, dan penyelenggaraan sistem informasi rawa.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi disusun dalam rangka pengaturan pemanfaatan sumber daya energi, melalui penerapan teknologi yang efisien energi, pemanfaatan energi secara efisien dan rasional, dan penerapan budaya hemat energi untuk menjamin ketersediaan energi nasional. Peraturan Pemerintah ini mengatur tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha dan masyarakat; pelaksanaan konservasi energi; standar dan label; kemudahan, insentif dan disinsentif; serta pembinaan dan pengawasan.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 merupakan pengaturan terhadap hak guna atas air karena ketersediaan air secara alamiah tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang semakin berkembang, agar pemanfaatan dan pemakaian air yang adil dan merata terjamin. Ketentuan mengenai Hak Guna Air, yang terdiri atas HGPA untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan HGUA untuk pengusahaan air, secara mendalam diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 mengatur aspek-aspek mengenai ketahanan pangan. Adapun hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup ketersediaan pangan, cadangan pangan nasional, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, peran pemerintah dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia dan kerjasama internasional, serta ketentuan-ketentuan lain yang relevan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 merupakan peraturan yang secara lanjut mengatur tentang pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur-unsur yang telah dipraktekkan di negara lain, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 berperan sebagai landasan hukum pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya ikan. Peraturan Pemerintah ini lebih lanjut mengatur upaya pengelolaan konservasi ekosistem atau habitat ikan, upaya menjamin pemanfaatan berkelanjutan dari jenis-jenis ikan, serta terpeliharanya keanekaragaman genetik ikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 mengatur tentang pengadaan barang atau jasa Pemerintah. Peraturan Pemerintah ini meliputi ketentuan mengenai tata nilai pengadaan, pihak yang terlibat, rencana umum, swakelola, pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa, penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri, peran serta usaha kecil, pengadaan melalui pelelangan/seleksi internasional, pengadaan yang dibiayai dengan dana pinjaman/hibah luar negeri, keikutsertaan perusahaan asing dalam pengadaan barang/jasa, konsep ramah lingkungan, pengadaan secara elektronik, serta pengadaan khusus dan pengecualian.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 mengatur tentang perlindungan hutan agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal. Ketentuan yang dituangkan dalam peraturan ini meliputi pelaksanaan perlindungan hutan, perlindungan hutan dari kebakaran, pejabat kehutanan, sanksi pidana, ganti rugi, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 secara spesifik mengatur tentang pengelolaan air tanah. Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi penetapan kebijakan pengelolaan air tanah, penetapan cekungan air tanah, penetapan strategi pengelolaan air tanah, pengelolaan air tanah sistem informasi air tanah, dan pemberdayaan, pengendalian serta pengawasan pengelolaan air tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 mengatur tentang pengelolaan sumber daya air. Peraturan Pemerintah ini mencakup ketentuan umum; landasan dan perencanaan pengelolaan sumber daya air; pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan; konservasi, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air; perizinan dalam pengelolaan sumber daya air; sistem informasi; pembiayaan; pengawasan; sanksi administratif; dan ketentuan-ketentuan lain yang relevan.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan berupa kriteria penentuan jumlah besaran organisasi perangkat daerah untuk masing-masing pemerintah daerah, perubahan nomenklatur, pembinaan dan pengendalian organisasi, dan pembentukan lembaga lain dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah sebagai bagian dari perangkat daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai. Peraturan Pemerintah ini mencakup pengendalian dan perlindungan lahan di sekitar dan ruang sungai agar tidak digunakan untuk kepentingan lain, upaya pengelolaan dan pengendalian banjir terpadu, serta kebutuhan akan data dan informasi yang akurat untuk pengelolaan sungai.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 memuat perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Adapun ketentuan yang diubah yakni terkait penyesuaian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam perdagangan global, serta perlunya penilaian barang milik negara/daerah untuk penyusunan neraca pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000. Peraturan Pemerintahan ini berisi ketentuan umum, pembagian urusan pemerintahan, pengelolaan urusan pemerintahan lintas daerah, penyelenggaraan dan pembinaan urusan pemerintahan, serta ketentuan lain yang relevan.

Dokumen ini berisi informasi pendukung untuk Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berupa pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum beserta sub bidangnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan. Peraturan pemerintah ini memuat pengaturan untuk terwujudnya tertib penyelenggaraan pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya yang selaras dengan daya dukung lingkungan hidup, memenuhi kaidah-kaidah kelayakan teknis dan ekonomis serta keamanan bendungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai. Pengaturan masalah sungai sebagai sumber air diperlukan agar sungai dapat dikelola dengan baik, terjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi sungai, serta dapat digunakan secara optimal bagi kepentingan masyarakat secara tertib dan teratur. Peraturan Pemerintah ini mencakup perlindungan, pengembangan, penggunaan, dan pengendalian sungai termasuk danau dan waduk.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan. Peraturan Pemerintah ini mengatur penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998. Peraturan Pemerintah ini meliputi penetapan KSA dan KPA, penyelenggaraan KSA dan KPA, kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA, daerah penyangga, pendanaan dan pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Peraturan Pemerintah ini mengatur penyusunan kebijakan AMDAL di Indonesia yang meliputi penetapan prosedur, mata rantai analisis lingkungan dan partisipasi publik dalam izin usaha.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa. Peraturan Pemerintah ini mengatur penyelenggaraan konservasi rawa yang meliputi perlindungan, pengawetan secara lestari dan pemanfaatan rawa sebagai ekosistem sumber air. Penyelenggaraan konservasi rawa dilaksanakan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keseimbangan, dan kelestarian untuk melindungi dan pengamanan fungsi dan manfaat rawa.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Peraturan Pemerintah ini mengatur beberapa hal penting, antara lain sumber, alokasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Peraturan Pemerintah ini mengatur seluruh rangkaian penanggulangan bencana di Indonesia, dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana, melibatkan instansi pemerintah hingga partisipasi masyarakat, dan berlandaskan evaluasi risiko serta standar teknis berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi. Peraturan Pemerintah ini memberi kerangka kerja komprehensif untuk sistem irigasi nasional guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 mengatur tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum berkualitas dengan harga terjangkau dapat dilakukan melalui pengaturan pengembangan SPAM yang diselenggarakan secara terpadu

Dokumen ini berisi penjelasan umum mengenai dasar pemikiran dalam penyusunan PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan penjelasan lebih lanjut mengenai pasal demi pasal dalam Undang-Undang tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II. Pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perusahaan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengusahaan sumber daya air wilayah sungai dan sebagian tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan sumber daya air di wilayah kerja Perusahaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 mengatur tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pemerintah menyelenggarakan sebagian urusan yang menjadi kewenangannya di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Ruang lingkup dekonsentrasi dan tugas pembantuan mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan, serta sanksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 mengatur tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Dalam melaksanakan pengelolaan hutan, diperlukan pengaturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari yaitu melalui pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), serta pengaturan Penyelenggaraan Pengelolaan Hutan, Hutan Hak dan Industri Primer Hasil Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik negara/daerah diwujudkan dengan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik negara/daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 mengatur tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup. Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan serta pengawasan terhadap pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 memuat perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Adapun ketentuan yang diperbarui seperti penetapan organisasi terkait pengelolaan hutan oleh Menteri dan aturan mengenai IUPHHK.