Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air bertujuan untuk mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Air, yang dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi penguasaan negara dan hak rakyat atas Air; wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; Pengelolaan Sumber Daya Air; perizinan penggunaan Sumber Daya Air; sistem informasi Sumber Daya Air; pemberdayaan dan pengawasan; pendanaan; hak dan kewajiban; partisipasi masyarakat; koordinasi; serta ketentuan mengenai penyidikan dan ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian bertujuan untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan akibat perubahan lingkungan strategis dan sekaligus mampu menjadi landasan hukum bagi pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan Industri nasional. Harapannya, Undang-Undang ini dapat menjadi instrumen pengaturan yang efektif dalam pembangunan Industri dengan tetap menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pengairan merupakan bidang pembinaan atas air dan sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia. Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan bertujuan untuk memberikan dasar yang kuat dalam usaha-usaha pengembangan penggunaan/pemanfaatan air dan/atau sumber-sumber air guna meningkatkan taraf hidup Rakyat.

Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran merupakan penyesuaian dari Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran karena terjadi berbagai perubahan paradigma dan lingkungan strategis, baik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia seperti penerapan otonomi daerah; perubahan pengertian istilah “pelayaran” sebagai sebuah sistem yang terdiri dari angkutan di perairan; kepelabuhanan; keselamatan dan keamanan pelayaran; serta perlindungan lingkungan maritim, yang selanjutnya memerlukan penyesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan zaman serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan merupakan pembaruan dari Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan untuk mengantisipasi perkembangan pembangunan perikanan, karena di bidang perikanan telah terjadi perubahan yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern. Pembaruan ini meliputi kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan serta pengelolaan perikanan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan pembaruan dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang bertujuan untuk lebih mendorong terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah. Selain itu, perubahan ini memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi disusun dengan tujuan sebagai landasan hukum dan pedoman dalam rangka pengaturan dan pengelolaan di bidang energi. Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi penguasaan dan pengaturan sumber daya energi; cadangan penyangga energi guna menjamin ketahanan energi nasional; keadaan krisis dan darurat energi serta harga energi; kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengaturan di bidang energi; kebijakan energi nasional, rencana umum energi nasional, dan pembentukan dewan energi nasional; hak dan peran masyarakat dalam pengelolaan energi; pembinaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan di bidang energi; serta penelitian dan pengembangan.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi upaya pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; menjamin akses dan hak-hak masyarakat pesisir; serta membangun sinergi dan saling memperkuat antarlembaga Pemerintah terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir. Lingkup pengaturan Undang-Undang ini secara garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu perencanaan; pengelolaan; serta pengawasan dan pengendalian,

Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan agar bidang-bidang lahan tertentu hanya dapat digunakan untuk aktivitas pertanian pangan yang sesuai, melalui pengaturan-pengaturan terkait penguasaan/pemililikan lahan demi distribusi yang efisien dan berkeadilan, dengan menghargai kearifan budaya lokal serta hak-hak komunal adat.

Dua pertiga dari wilayah Indonesia merupakan Laut, dengan potensi sumber daya alam hayati dan nonhayati di wilayah Laut dapat diperoleh dari dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, Laut Indonesia harus dikelola, dijaga, dimanfaatkan, diamankan, dan dilestarikan bagi kepentingan bangsa Indonesia, yang diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan.

Tanah dan air merupakan suatu kesatuan sumber daya alam tak terbarukan yang berperan sebagai sistem pendukung kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air disusun untuk mengatur penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air agar dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dibentuk dengan tujuan agar penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika dapat mendukung keselamatan jiwa dan harta; melindungi kepentingan dan potensi nasional dalam rangka peningkatan keamanan dan ketahanan nasional; serta mendukung kebijakan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Adapun hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain mengenai pembagian daerah; prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah; susunan pemerintahan daerah dan hak DPRD; kepala daerah; pertanggungjawaban kepala daerah; kepegawaian; keuangan daerah; pemerintahan desa; serta pembinaan dan pengawasan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi bertujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi nasional sehingga dapat diwujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas; serta mewujudkan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara pengguna jasa dan penyedia jasa, memenuhi ketentuan yang berlaku, dan mendorong peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.

Dengan ditiadakannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional dan diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005–2025 digunakan sebagai dasar dalam mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bertujuan untuk menghilangkan berbagai bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkelanjutan, sesuai aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan asas-asas umum yang berlaku secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan landasan hukum dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan, yang meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Undang-Undang ini sekaligus mengatur secara lengkap dan terpadu mengenai sistem, asas, jenis dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; persiapan; pembahasan dan pengesahan; pengundangan dan penyebarluasan; dan partisipasi masyarakat.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; serta kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian dan mempengaruhi semua aspek kehidupan, yang tercermin pada meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air maupun luar negeri. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1982 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibuat dengan tujuan menciptakan sinergitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, serta mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun peraturan yang diubah yaitu terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan memperbolehkan calon perseorangan untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan akuntabel sesuai aspirasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air membahas tentang pengaturan hak atas air, yang diwujudkan melalui penetapan hak guna air, yaitu hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan, baik untuk penggunaan pribadi maupun usaha. Selain itu, terdapat pengaturan mengenai kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air oleh Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan keberadaan wilayah sungai yang bersangkutan, serta pengelolaan sumber daya air dan prosesnya.

Dokumen ini berisi tuntutan yang diajukan oleh Tim Advokasi Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang diuji berdasarkan kerangka Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 2005. Adapun aspek yang diuji yakni mengenai hak guna air, yang terdiri dari hak guna pakai dan hak guna usaha, serta penyelenggaraan oleh swasta (privatisasi).

Indonesia dikaruniai sumber daya alam hayati yang melimpah beserta ekosistem yang mendukung kehidupannya. Namun mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan suatu kewajiban. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan landasan hukum untuk mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional, melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman yang sesuai dengan tata ruang; meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan; dan menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau.

Perbendaharaan Negara merupakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bertujuan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara berdasarkan empat asas yakni kesatuan, universalitas, tahunan, dan sentralitas. Selain itu, Undang-Undang ini juga berperan dalam memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan kehutanan yang harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Peraturan ini juga menjelaskan lebih lanjut mengenai wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan kehutanan; pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang berorientasi pada masyarakat; upaya perlindungan dan pengawasan kehutanan; serta ketentuan pidana.

Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang berperan penting dalam pengembangan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan mengatur lebih lanjut mengenai peran, pengelompokan, dan bagian-bagian jalan; wewenang pemerintah terkait jalan; landasan hukum mengenai jalan tol; dan ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo merupakan landasan hukum dalam pembentukan Provinsi Gorontalo, yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Pembentukan Provinsi Gorontalo dilatarbelakangi tingginya jumlah pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut dari tahun 1990 ke tahun 1999, yang mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Dokumen ini berisi penjelasan umum mengenai dasar pemikiran dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo dan penjelasan lebih lanjut mengenai pasal demi pasal dalam Undang-Undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disusun dengan tujuan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah, dengan prinsip pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah.

Dokumen ini berisi penjelasan umum mengenai dasar pemikiran dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah beserta pokok-pokok muatannya. Selain itu, dokumen ini juga memuat penjelasan lebih lanjut mengenai pasal demi pasal dalam Undang-Undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aspek yang ditambahkan yaitu mengenai kepastian hukum pada permasalahan hukum lingkungan hidup yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat melalui peningkatan pendayagunaan berbagai ketentuan hukum, serta meningkatnya pengaruh kondisi lingkungan global dan aspirasi internasional terhadap usaha pengelolaan lingkungan hidup Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu kewajiban yang tertuang dalam peraturan ini yaitu pembuatan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Selain itu, penegakan hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga diatur dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengatur penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur aspek pembentukan daerah dan kawasan khusus; pembagian urusan pemerintahan; pemerintah, perangkat, keuangan, peraturan, dan kepegawaian daerah; serta pembinaan dan pengawasan.

Dokumen ini berisi penjelasan umum mengenai dasar pemikiran dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan penjelasan lebih lanjut mengenai pasal demi pasal dalam Undang-Undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bertujuan untuk mendorong dilakukannya penataan ruang berdasarkan pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Harapannya, peraturan ini dapat mendorong terciptanya penataan ruang yang harmonis antara lingkungan alam dan buatan, mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan buatan, serta dapat memberikan pelindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang.

Peraturan ini disusun dengan latar belakang masih adanya kelemahan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maupun landasan hukumnya, karena belum ada Undang-Undang yang secara khusus menangani bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana secara umum mengatur tahapan penanggulanan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Peraturan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.