Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2024 ditetapkan pada 25 April 2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Keppres ini mengatur tentang keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) yang terdiri dari unsur pemerintah pusat dan nonpemerintah.

Tujuan dan Dasar Hukum

Keppres ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional. Tujuannya adalah untuk menetapkan struktur keanggotaan DSDAN guna mendukung pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan di Indonesia.

Pokok-Pokok Keputusan

• Penetapan Keanggotaan: Menetapkan anggota DSDAN dari unsur pemerintah pusat dan nonpemerintah.

• Masa Jabatan: Anggota dari unsur nonpemerintah diangkat untuk masa jabatan selama lima tahun.

• Pendanaan: Segala pendanaan yang timbul akibat ditetapkannya Keppres ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

• Pencabutan Keppres Sebelumnya: Keppres ini mencabut Keppres Nomor 4 Tahun 2019 tentang Keanggotaan DSDAN dari Unsur Pemerintah Pusat dan Nonpemerintah.

Status dan Informasi Tambahan

• Status: Berlaku sejak tanggal penetapan, yaitu 25 April 2024.

• Bahasa: Bahasa Indonesia.

• Bidang Hukum: Hukum Administrasi Negara.

• Lokasi: Pemerintah Pusat.

Keppres ini merupakan langkah penting dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air nasional. Dengan melibatkan unsur nonpemerintah, diharapkan pengelolaan sumber daya air dapat lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dokumen ini berisi informasi pendukung dan penjelasan lebih lanjut dari Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah seperti contoh formulir penilaian kualifikasi pekerjaan jasa pemborongan, pemasokan barang/jasa lainnya dan contoh formulir penilaian kualifikasi pekerjaan jasa konsultansi.

Dokumen ini berisi informasi pendukung dan penjelasan lebih lanjut dari Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah, proses pengadaan barang/jasa yang memerlukan penyedia barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan swakelola, pelaksanaan penilaian kualifikasi, dan informasi lain yang relevan terhadap peraturan tersebut.

Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Hutan Lindung memuat ketentuan-ketentuan terkait pengelolaan hutan lindung yang terdiri dari ketentuan umum, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, pokok-pokok kebijaksanaan kawasan lindung, penetapan kawasan lindung, pengendalian kawasan lindung, beserta ketentuan-ketentuan lain yang relevan dengan peraturan tersebut.

Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memuat ketentuan-ketentuan terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang terdiri dari ketentuan umum; pengadaan yang dilaksanakan penyedia barang/jasa; swakelola; pendayagunaan produksi dalam negeri dan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil; pembinaan dan pengawasan; pengembangan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah; serta ketentuan-ketentuan lain yang relevan dengan peraturan tersebut.

Dokumen ini berisi penjelasan lebih lanjut mengenai pasal demi pasal pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.