Jakarta, 25 Juni 2026 — Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) memfasilitasi penyusunan perumusan rekomendasi DSDAN tentang “Quick Win terkait Penanganan Bencana dengan Penguatan Aspek Adaptasi Risiko Bencana di Perkotaan” secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan yang dihadiri Anggota DSDAN dari unsur pemerintah dan nonpemerintah ini merupakan pembahasan perdana dalam penyusunan salah satu rekomendasi strategis DSDAN Tahun 2026 yang telah disepakati pada Pra-Sidang Pleno DSDAN Tahun 2025. Hasil rumusan rapat ini nantinya akan ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan selaku Ketua DSDAN dalam Sidang Pleno.
Urbanisasi dan Kompleksitas Risiko Bencana Perkotaan
Rapat dibuka oleh Kepala Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, Sigit Irawan, S.T., M.T., mewakili Kepala Sekretariat DSDAN. Dalam pembukaannya disampaikan bahwa pesatnya urbanisasi meningkatkan kerentanan wilayah perkotaan terhadap bencana hidrometeorologi. Perubahan iklim, deforestasi di daerah hulu, serta berkurangnya daerah resapan air turut memperbesar risiko tersebut.
Di sisi lain, penanganan bencana masih menghadapi tantangan koordinasi lintas kementerian/lembaga, pembagian peran dan fungsi, serta belum terintegrasinya sistem peringatan dini dari hulu hingga hilir. Karena itu, perumusan Quick Win diarahkan sebagai langkah jangka pendek yang memberikan dampak nyata, terukur, serta tetap terintegrasi dengan Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dan Rencana Kontinjensi.
Sesi I: Tata Kelola Data Kebencanaan dan Strategi Pengelolaan SDA
Pada sesi pertama yang dipimpin Agus Umar Yasin, S.T., dari Indonesian Water Association (IdWA), Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana, Kedeputian Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Dr. Ir. Udrekh, S.E., M.Sc., menyampaikan materi mengenai kebijakan strategis dan tata kelola data kebencanaan perkotaan. Penguatan penanggulangan bencana perlu didukung tata kelola data yang andal melalui penerapan prinsip Satu Data Bencana, termasuk standardisasi data dan metadata, interoperabilitas, serta penggunaan kode referensi dan data induk. BNPB juga menekankan lima tahapan sistem peringatan dini, yaitu pemantauan dan deteksi dini, analisis risiko dan penetapan status peringatan, diseminasi informasi dan komunikasi peringatan, respons darurat dan evakuasi, serta koordinasi dan evaluasi lintas kementerian/lembaga.
Sementara itu, dari sisi pengelolaan sumber daya air, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PU, menyampaikan strategi pengelolaan sumber daya air dan kesiapsiagaan infrastruktur perkotaan. Pengendalian daya rusak air menjadi salah satu pilar penting, khususnya dalam menghadapi banjir, kekeringan, dan tanah longsor.
Upaya yang dilakukan antara lain melalui aktivasi pos siaga, koordinasi dengan BMKG dan BNPB, kesiapan logistik dan peralatan, pemanfaatan Flood Early Warning System (FEWS/FFWS), serta optimalisasi operasi dan pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir. Sementara untuk menghadapi kekeringan, langkah yang dibahas mencakup pemetaan wilayah rawan, edukasi adaptasi, pemeliharaan prasarana SDA, pengendalian penggunaan air, kesiapan cadangan air tanah, optimalisasi tampungan, dan penyesuaian pola tanam berdasarkan ketersediaan air.
Sesi II: Ketangguhan Perkotaan Melalui Inovasi Teknis dan Tata Ruang
Pada sesi kedua dipimpin oleh Dr. Ir. Raymond Valiant, S.T., M.T., PUB., Prof. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc., Ph.D., dari Institut Teknologi Bandung, dalam pemaparannya mengenai analisis teknis dan inovasi mitigasi bencana hidrometeorologi terpadu, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas adaptasi kota terhadap risiko bencana. Salah satu pendekatan yang dibahas adalah Nature-based Solutions (NbS) sebagai pelengkap infrastruktur fisik yang telah tersedia. Penerapannya dapat berupa green roof, permeable pavement, dan rain garden untuk membantu mengurangi limpasan dan beban sistem drainase perkotaan. Selain pendekatan berbasis alam, penguatan kapasitas sosial, ekonomi, kelembagaan, lingkungan, serta infrastruktur juga menjadi bagian penting dalam membangun urban resilience.
Selanjutnya, Saut Aritua Hasiholan Sagala, S.T., M.Sc., Ph.D., dari Institut Teknologi Bandung, memaparkan materi mewujudkan urban resilience melalui adaptasi tata ruang dan kapasitas sosial. Ia menyoroti bahwa ketahanan perkotaan memiliki dimensi sosial, lingkungan, infrastruktur, ekonomi, dan kelembagaan. Aspek sosial menjadi penting karena tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana tidak sama. Perbedaan kondisi aset, lokasi tempat tinggal, dan kemampuan beradaptasi menyebabkan dampak bencana dapat dirasakan secara berbeda oleh setiap kelompok masyarakat.
Sesi ini menghasilkan empat rekomendasi quick win konkret: (1) integrasi peta risiko ke dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) perkotaan, (2) pengembangan infrastruktur biru-hijau, (3) penguatan perlindungan sosial adaptif terhadap risiko iklim dan bencana, serta (4) pelaksanaan City Risk Diagnostic untuk menentukan prioritas investasi ketahanan kota.
DSDAN Fasilitasi Perumusan Rekomendasi Quick Win
Kepala Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan Sekretariat DSDAN, Sigit Irawan, S.T., M.T., mewakili Kepala Sekretariat DSDAN menutup rapat dengan menyampaikan bahwa rapat telah menghasilkan berbagai masukan awal terkait kondisi, tantangan, dan kebutuhan penanganan bencana perkotaan. Sekretariat DSDAN selanjutnya akan memfasilitasi proses perumusan rekomendasi melalui rangkaian pembahasan pada tingkat Tim Kerja dan Panitia Pelaksana Kerja sebelum dibawa ke Sidang Pleno DSDAN Tahun 2026. Melalui proses tersebut, rekomendasi Quick Win diharapkan dapat menjadi langkah yang selaras, responsif, sinergis, dan implementatif dalam memperkuat kapasitas adaptasi risiko bencana serta mendukung terwujudnya kawasan perkotaan yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi.
